Fenomena mayor jenderal muda di militer Yaman, seperti yang terlihat pada komandan Raddad Al-Hashimi, menarik perhatian banyak pengamat. Di tengah perang berkepanjangan, pangkat tinggi diberikan tidak selalu berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, melainkan sebagai alat politik, legitimasi, dan kontrol di medan perang yang kompleks. Pangkat ini memungkinkan warga sipil atau komandan lokal yang loyal untuk memimpin unit-unit militer strategis.
Hal serupa pernah dialami Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi, banyak batalyon yang berjasa dalam perang kemerdekaan diberikan pangkat tinggi dengan cepat.
Paska damai, pemerintah Indonesia membentuk Rationalization of the Army (RERA), sebuah kebijakan rasionalisasi militer yang menetapkan struktur formal, hierarki jelas, dan jalur karier yang terukur. RERA menjadi langkah penting agar negara tetap memiliki kontrol terhadap militer dan mencegah penyalahgunaan pangkat atau kekuasaan.
Namun penerapan RERA tidak mudah dan menuai resistensi. Banyak batalyon menolak diintegrasikan atau disederhanakan, yang memicu pemberontakan di beberapa daerah. Sejarah mencatat, sebagian komandan yang sebelumnya berjasa merasa terpinggirkan karena kehilangan jabatan formal dan pengaruh politik yang sebelumnya mereka miliki.
Dalam sidang BP KNIP pada 16 Februari 1948, Perdana Menteri Mohammad Hatta menekankan pentingnya RERA. Ia menjelaskan bahwa penggunaan tenaga manusia yang tidak terkontrol bisa menimbulkan inflasi, ketidakstabilan politik, dan ancaman terhadap konsolidasi negara. Setiap orang yang terkena kebijakan RERA harus mendapatkan pekerjaan dan kehidupan layak, agar transisi tetap aman dan adil.
Perbandingan ini relevan dengan Yaman, di mana mayor jenderal muda muncul karena kondisi perang dan kekosongan komando. Pangkat tinggi berfungsi sebagai legitimasi bagi warga sipil yang masuk militer, mirip dengan bagaimana komandan lokal di RI awal kemerdekaan diberikan pangkat untuk menegaskan otoritasnya.
Perbedaannya terlihat pada model Singapura. Di sana, wajib militer singkat membuat banyak perwira muda, termasuk brigjen dan jenderal, naik pangkat cepat. Banyak dari mereka memilih pensiun muda dan melanjutkan karier di BUMN atau sektor sipil lainnya, sehingga tetap produktif secara ekonomi sekaligus menjaga profesionalisme militer.
Di Yaman, situasi berbeda karena perang berkepanjangan dan ketergantungan pada faksi eksternal. Pangkat tinggi sering kali lebih banyak berfungsi sebagai alat kontrol dan loyalitas politik, bukan sebagai jalur karier profesional jangka panjang. Hal ini membuat struktur militer relatif rapuh dan terfragmentasi.
Mayor jenderal muda di Yaman sering memimpin unit yang sangat strategis, tetapi pengalaman tempur dan pendidikan formal mereka terbatas. Keputusan ini mencerminkan kompromi antara kebutuhan medan perang dan struktur formal yang belum matang.
Sistem ini memungkinkan warga sipil atau lokal yang loyal untuk menjadi pemimpin de facto, tetapi juga menimbulkan risiko: pangkat tinggi bisa kehilangan legitimasi di mata pasukan atau masyarakat, apalagi jika tidak disertai prestasi militer nyata.
Sejarah Indonesia menunjukkan risiko serupa. Tanpa RERA, batalyon yang berjasa di awal kemerdekaan akhirnya terpinggirkan, kehilangan dukungan negara, dan beberapa prajurit menjadi preman atau jawara. Negara harus menyeimbangkan penghargaan atas jasa dengan kebutuhan stabilitas jangka panjang.
Di Singapura, keberhasilan menyeimbangkan pangkat muda dengan jalur karier sipil menjadi contoh modern. Sistem wajib militer singkat dan integrasi ke ekonomi nasional membuat perwira muda tetap produktif, tidak membebani militer, dan meminimalkan risiko friksi politik internal.
Yaman menghadapi dilema serupa, tetapi dalam konteks yang lebih kompleks. Pangkat mayor jenderal muda membantu memusatkan komando di tangan loyalis, tetapi tanpa reformasi institusi, risiko fragmentasi tetap tinggi.
Ke depan, pola ini bisa menyebabkan dualisme otoritas di Yaman. Pangkat tinggi tanpa kontrol institusional berpotensi memunculkan konflik internal atau rivalitas antar komandan, mirip dengan pengalaman awal Indonesia sebelum RERA.
Namun jika dilihat dari sisi positif, munculnya mayor jenderal muda memungkinkan pengambilan keputusan cepat di medan perang, memastikan loyalitas unit, dan menjaga keberlangsungan operasional pasukan pro-pemerintah.
Seperti di RI, konsolidasi militer Yaman membutuhkan langkah formal agar pangkat dan komando selaras dengan struktur negara. Tanpa itu, loyalitas personal bisa mengalahkan kepatuhan institusional, berpotensi menimbulkan chaos politik.
Dalam jangka panjang, Yaman dapat belajar dari pengalaman Indonesia dan Singapura. Indonesia menunjukkan pentingnya rasionalisasi formal, sedangkan Singapura mencontohkan integrasi cepat perwira muda ke sektor sipil dan ekonomi.
Jika Yaman berhasil menyeimbangkan legitimasi pangkat dengan kontrol institusional, mayor jenderal muda bisa menjadi aset. Jika tidak, risiko friksi, loyalitas terpecah, dan potensi konflik internal tetap mengancam stabilitas.
Sejarah membuktikan bahwa pangkat tinggi bagi perwira muda bukan fenomena unik Yaman. Ia selalu muncul dalam konteks perang atau wajib militer singkat, dan dampaknya bergantung pada pengelolaan institusional, integrasi sipil, dan jalur karier yang jelas.
Akhirnya, fenomena mayor jenderal muda di Yaman menyoroti hubungan kompleks antara perang, loyalitas politik, dan struktur militer. Pembelajaran dari pengalaman Indonesia dan Singapura memberikan petunjuk bagaimana mengelola risiko, menjaga stabilitas, dan memanfaatkan potensi pemimpin muda secara efektif.
Jika dikelola dengan baik, fenomena ini bisa menjadi kekuatan; jika diabaikan, ia bisa memicu fragmentasi dan ketidakstabilan berkepanjangan, mengulang kesalahan sejarah yang pernah dialami bangsa lain.
Somalia pernah menunjuk seorang panglima angkatan bersenjata yang sangat muda, yaitu Mayor Jenderal Odowaa Yusuf Rageh yang diangkat menjadi Komandan Somali National Army (SNA) pada usia sekitar 32 tahun oleh Presiden Somalia pada 2019. Pengangkatan Odowaa menjadikannya salah satu panglima termuda dalam sejarah militer Somalia, yang naik cepat dari peringkat perwira menengah menjadi pemimpin tertinggi angkatan darat di tengah upaya negara menghadapi kelompok militan seperti Al‑Shabab.
Keputusan untuk menempatkan perwira muda seperti Odowaa di posisi tinggi mencerminkan kebutuhan sistem militer Somalia yang tengah dibangun kembali dalam situasi konflik panjang, di mana pengalaman lapangan dan loyalitas menjadi faktor penting dalam promosi. Meskipun usianya terbilang muda untuk posisi setingkat mayor jenderal atau panglima angkatan darat, langkah ini dilihat oleh pemerintah sebagai cara untuk menyegarkan struktur komando dan memberikan kesempatan kepada generasi baru pemimpin militer dalam konteks stabilisasi nasional.
0 comments:
Post a Comment