Gagasan menghidupkan kembali kesultanan dan sheikhdom dalam kerangka federasi Yaman mulai kembali dibicarakan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah dan penataan ulang identitas lokal. Ide ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan monarki absolut, melainkan menempatkan institusi tradisional sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah.
Dalam skema federal, kesultanan dan sheikhdom dapat dilembagakan di bawah tingkat kegubernuran atau provinsi yang berada dalam negara bagian. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai unit administratif dan kultural, bukan entitas berdaulat yang terpisah dari negara.
Pendekatan ini dinilai selaras dengan karakter sosial Yaman yang sejak lama terbentuk dari jaringan kesukuan, kesultanan, dan kepemimpinan lokal. Negara federal justru memberi ruang formal bagi struktur tersebut tanpa harus menantang otoritas pusat.
Di negara bagian Hadramaut, wacana ini paling nyata. Kesultanan Qu’aiti dan Al Katiri yang secara historis pernah menguasai wilayah luas di Hadramaut dapat dihidupkan kembali sebagai provinsi atau kegubernuran berbasis sejarah.
Meski wilayah administratifnya tidak sepenuhnya sama dengan batas lama, simbol, gelar, dan lembaga adat kesultanan dapat dikembalikan sebagai pengikat identitas masyarakat setempat.
Hal serupa juga berlaku bagi Al Mahra. Kesultanan Al Mahra dengan karakter budaya dan bahasa yang khas berpeluang dilembagakan kembali sebagai provinsi khusus di dalam negara bagian Hadramaut.
Socotra, yang secara historis memiliki kekhususan geografis dan budaya, juga dapat ditempatkan dalam kerangka serupa. Status tradisional lokal dapat diakui sebagai bagian dari pemerintahan provinsi tanpa mengganggu struktur federal.
Dengan ketiga wilayah tersebut berada di bawah negara bagian Hadramaut, negara bagian ini akan mencerminkan federasi mini yang mengakomodasi keberagaman sejarah dan identitas lokal.
Di negara bagian Aden, situasinya sedikit berbeda namun prinsipnya sama. Wilayah ini dahulu terdiri dari berbagai kesultanan dan sheikhdom kecil yang kini tereduksi menjadi distrik administratif.
Pengakuan kembali entitas tradisional di Aden dapat dilakukan pada level simbolik dan administratif terbatas. Kesultanan lama tidak harus menguasai wilayah luas, tetapi dapat diberi peran adat, budaya, dan representasi lokal.
Pendekatan ini dipandang mampu meredam sentimen keterasingan yang muncul akibat sentralisasi administratif modern yang menghapus identitas lama.
Namun tantangan terbesar dari gagasan ini adalah soal legitimasi keturunan. Menentukan siapa yang berhak menyandang gelar sultan atau sheikh berpotensi memicu sengketa internal keluarga dan konflik sosial.
Banyak garis keturunan yang terputus akibat kolonialisme, revolusi, dan perang saudara. Dalam beberapa kasus, klaim atas gelar tradisional bahkan telah bercabang selama beberapa generasi.
Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang jelas. Dewan adat lokal yang diisi tokoh suku, ulama, dan sejarawan dapat berperan sebagai lembaga verifikasi awal.
Selain dewan adat, pengadilan khusus atau kamar adat dalam sistem peradilan federal dapat dibentuk untuk menangani sengketa gelar dan suksesi secara legal.
Pendekatan ganda antara hukum adat dan hukum negara dinilai penting agar keputusan memiliki legitimasi sosial sekaligus kekuatan hukum.
Peran kesultanan dan sheikhdom yang dihidupkan kembali juga harus dibatasi secara tegas. Mereka tidak berwenang membentuk milisi atau kebijakan luar negeri, melainkan fokus pada budaya, mediasi sosial, dan administrasi lokal.
Dengan batasan ini, kekhawatiran kembalinya feodalisme atau fragmentasi kekuasaan dapat diminimalkan.
Bagi negara federal Yaman, pengakuan institusi tradisional justru dapat memperkuat stabilitas. Kepemimpinan lokal yang berakar pada sejarah sering kali lebih diterima masyarakat dibanding pejabat yang ditunjuk secara administratif.
Gagasan ini juga membuka ruang rekonsiliasi antara masa lalu dan masa depan. Negara tidak meniadakan sejarah, tetapi menatanya ulang dalam kerangka modern.
Jika dikelola dengan hati-hati, menghidupkan kembali kesultanan dan sheikhdom bukanlah langkah mundur, melainkan strategi adaptif untuk membangun federasi Yaman yang berakar pada realitas sosialnya sendiri.
Dilakukan bertahap
Sistem federal Yaman sejatinya tidak harus menunggu pembubaran Dewan Kepemimpinan Presiden atau PLC untuk dapat dijalankan. Salah satu skenario yang mulai dibicarakan adalah penerapan federalisme secara bertahap dengan menjadikan PLC sebagai jembatan transisi antara negara kesatuan dan negara federal.
Dalam kerangka ini, PLC tidak lagi diposisikan semata sebagai kepemimpinan kolektif nasional, tetapi berevolusi menjadi forum representasi negara-negara bagian yang sedang tumbuh. Model ini memungkinkan stabilitas politik tetap terjaga sambil struktur federal dibangun perlahan.
Enam negara bagian yang direncanakan dalam desain lama dapat mulai dilembagakan, masing-masing dipimpin oleh seorang presiden negara bagian. Para presiden inilah yang kemudian otomatis menjadi anggota dari delapan anggota PLC, sehingga PLC bertransformasi menjadi semacam dewan federal eksekutif.
Skema ini memberikan kejelasan peran. Presiden negara bagian bertanggung jawab atas urusan domestik wilayahnya, sementara PLC fokus pada koordinasi kebijakan nasional, keamanan strategis, dan hubungan luar negeri.
Dalam konteks ini, Sultan Al Arada sudah memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Negara Bagian Saba. Sebagai tokoh kuat di Marib dengan legitimasi politik dan militer, posisinya relatif stabil dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam struktur federal transisional.
Dengan merangkap sebagai anggota PLC, Sultan Al Arada tidak hanya mewakili wilayah Saba, tetapi juga menjadi penghubung kepentingan daerah kaya energi itu dengan kebijakan nasional.
Di negara bagian Aden, nama Aby Zara' Al Mahrami mencuat sebagai kandidat presiden negara bagian. Basis pengaruh dan perannya dalam struktur keamanan selatan menjadikannya figur yang realistis untuk memimpin wilayah Aden dalam fase awal federalisasi.
Sementara itu, Amr bin Habreish disebut sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin Negara Bagian Hadramaut. Dukungan luas dari komunitas Hadhrami dan perannya dalam struktur lokal memberikan legitimasi sosial yang kuat.
Negara-negara bagian lain seperti Azal, Janad, dan Tihama dapat menyusul melalui mekanisme serupa, dengan mencari figur lokal yang memiliki penerimaan luas dan tidak memicu konflik baru.
Dengan model bertahap ini, federalisme tidak hadir sebagai guncangan politik besar, melainkan sebagai evolusi sistem. PLC tetap eksis, tetapi fungsinya berubah dari simbol transisi pascaperang menjadi fondasi awal Republik Federal Yaman.
0 comments:
Post a Comment