Sabā TV Resmi Mengudara dari Marib, Yaman

Peluncuran siaran resmi Kanal Sabā TV menandai babak baru bagi media pemerintah Yaman di tengah situasi nasional yang masih penuh tantangan. Siaran perdana kanal tersebut diresmikan langsung dari Kota Marib pada Selasa, 13 Januari 2026, oleh anggota Dewan Kepemimpinan Presidensial, Letjen Sultan Al-Aradah.

Peresmian ini turut dihadiri Menteri Informasi, Kebudayaan, dan Pariwisata Yaman, Muammar Al-Eryani, serta jajaran pejabat dan insan media. Momentum tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara melalui media resmi di tengah konflik yang berkepanjangan.

Dalam sambutannya, Sultan Al-Aradah menyatakan peluncuran Kanal Sabā TV merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat peran media negara. Ia menegaskan kanal ini diharapkan menjadi jendela Yaman ke dunia internasional sekaligus sarana dunia untuk memahami realitas Yaman secara objektif.

Menurut Al-Aradah, kehadiran Kanal Sabā TV tidak sekadar penambahan saluran penyiaran, melainkan bagian dari misi nasional untuk melayani kepentingan rakyat dan negara. Media resmi, katanya, harus menjadi alat pemersatu di tengah fragmentasi politik dan sosial yang melanda Yaman.

Ia menekankan bahwa peluncuran kanal ini berlangsung di tengah kondisi yang sangat sulit dan penuh tantangan. Namun justru dalam situasi seperti itu, peran media negara dinilai semakin krusial untuk memperkuat kesadaran nasional dan menjaga nilai-nilai republik.

Al-Aradah menyebut Kanal Sabā TV diharapkan mampu mendukung program-program pemerintah, memperkuat persatuan nasional, serta melindungi pencapaian dan prinsip dasar negara. Media, menurutnya, adalah salah satu front penting dalam perjuangan membangun kembali institusi negara.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kanal ini harus menjadi corong resmi negara yang menyuarakan kepentingan rakyat dengan jujur dan bertanggung jawab. Penyampaian informasi, kata Al-Aradah, harus dilakukan dengan bahasa yang profesional dan menghormati kecerdasan publik.

Ia juga menyoroti pentingnya Kanal Sabā TV dalam menyampaikan citra Yaman secara berimbang kepada komunitas regional dan internasional. Kanal ini diharapkan mampu menampilkan peradaban Yaman yang kaya serta memperjuangkan isu-isu nasional yang adil.

Dalam kesempatan tersebut, Al-Aradah menyerukan agar seluruh kru dan pengelola kanal menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Menurutnya, media negara harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar sarana propaganda.

Ucapan terima kasih disampaikan Al-Aradah kepada Presiden Dewan Kepemimpinan Presidensial, Rashad Mohammed Al-Alimi, serta Kementerian Informasi dan seluruh tenaga media yang telah bekerja keras mewujudkan peluncuran kanal ini.

Sementara itu, Menteri Informasi Muammar Al-Eryani menjelaskan bahwa Kanal Sabā TV dilengkapi dengan teknologi penyiaran modern dan sumber daya manusia yang profesional. Hal ini, menurutnya, memungkinkan kanal tersebut tampil kompetitif dan berpengaruh di lanskap media Yaman.

Al-Eryani menegaskan kanal ini akan berfungsi sebagai suara resmi negara dan cerminan aspirasi rakyat Yaman. Ia menyebut media sebagai garda kesadaran nasional dalam perjuangan memulihkan negara dan menjaga identitas nasional.

Menurut Al-Eryani, kehadiran Kanal Sabā TV merupakan langkah penting dalam membangun wacana nasional yang sehat dan bertanggung jawab. Media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Ia menilai pilihan Marib sebagai lokasi siaran memiliki makna simbolis yang kuat. Marib disebut sebagai benteng republik dan wilayah yang berhasil menggagalkan berbagai upaya kelompok Houthi yang didukung Iran.

Al-Eryani menekankan bahwa fase yang sedang dilalui Yaman menuntut narasi media yang seimbang dan tidak provokatif. Ia menyerukan agar media resmi berperan dalam memperkuat persatuan nasional dan mendukung proses perdamaian yang adil.

Dalam pernyataannya, Al-Eryani juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kerajaan Arab Saudi yang selama ini membantu Yaman di berbagai bidang, termasuk ekonomi, kemanusiaan, dan pembangunan.

Dari pihak penyelenggara, Direktur Jenderal Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Yaman, Iskandar Al-Asbahi, menyebut Kanal Sabā TV akan menyajikan konten berita, budaya, dan sosial yang beragam.

Ia menegaskan konten tersebut dirancang untuk mencerminkan kekayaan identitas Yaman serta memperkuat rasa kebangsaan dan loyalitas terhadap negara. Kanal ini diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala Kanal Sabā TV, Khaled Alyan, menyatakan kanal yang dipimpinnya berkomitmen menyajikan informasi secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menegaskan kesiapan redaksi dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi negara.

Menurut Alyan, Kanal Sabā TV bukan sekadar media informasi, melainkan bagian dari proyek nasional untuk memperkuat wacana negara dan memperbarui alat komunikasi pemerintah. Kehadirannya diharapkan mempertegas peran media resmi sebagai pilar negara di masa krisis.

Baca selanjutnya

Rekonstruksi Suriah di Tengah Rekonsiliasi Politik

Rekonstruksi Suriah kembali menjadi sorotan seiring perubahan peta kendali di sejumlah wilayah strategis, terutama di Aleppo. Pemerintah Suriah dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan kembali negara tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang menyertainya, karena stabilitas jangka panjang bergantung pada keduanya berjalan paralel.

Selama bertahun-tahun, konflik Suriah menciptakan fragmentasi wilayah dan kekuasaan. Setiap perubahan kendali militer otomatis membawa konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi yang harus ditangani pemerintah pusat jika ingin memastikan rekonstruksi tidak berhenti pada sekadar pembangunan fisik.

Penguasaan kembali kantong-kantong yang sebelumnya dikuasai Pasukan Demokratik Suriah atau SDF di Aleppo, khususnya Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya, menambah beban baru bagi Damaskus. Wilayah ini bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi juga ruang hidup ratusan ribu warga sipil.

Perkiraan penduduk di dua kantong tersebut mencapai sekitar 400 ribu jiwa. Angka ini setara dengan populasi kota-kota utama di timur laut Suriah seperti Qamishli atau Raqqa, yang selama ini dikenal sebagai pusat administrasi dan ekonomi wilayah SDF.

Artinya, pemerintah Suriah tidak hanya mewarisi wilayah, tetapi juga tanggung jawab besar untuk layanan publik. Penyediaan listrik, air, perumahan, kesehatan, dan pendidikan di Aleppo utara kini menjadi agenda mendesak yang membutuhkan sumber daya besar.

Video analisis dari kanal YouTube AlHadath menggambarkan situasi militer yang berubah cepat. Dalam video tersebut, seorang pakar menyebut SDF mengalami kekalahan telak di Aleppo, mematahkan narasi perlawanan kuat yang selama ini dibangun kelompok tersebut.

Kekalahan di Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya disebut sebagai pukulan serius terhadap citra SDF. Klaim tentang “perlawanan legendaris” dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga kelompok itu dijuluki sebagai “macan kertas”.

Namun, berakhirnya kendali SDF di wilayah tersebut tidak otomatis menyederhanakan situasi. Justru, pemerintah Suriah kini harus mengelola wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar sistem administrasi negara.

Pakar dalam video AlHadath juga menyoroti potensi eskalasi di Deir Hafer, wilayah strategis di timur Aleppo. Daerah ini penting karena menjadi simpul infrastruktur vital, termasuk pembangkit listrik dan jaringan air yang menopang Aleppo dan sekitarnya.

Jika konflik meluas ke Deir Hafer, maka beban rekonstruksi Suriah akan semakin berat. Kerusakan infrastruktur tambahan akan memperpanjang waktu pemulihan dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung negara.

Isu lain yang mencuat adalah tudingan aliansi taktis antara SDF dan Iran. Disebutkan bahwa penggunaan drone buatan Iran untuk menyerang infrastruktur di Aleppo menunjukkan adanya kerja sama tertentu, meski klaim ini masih menjadi perdebatan.

Terlepas dari itu, kerusakan infrastruktur akibat serangan drone atau pertempuran darat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah setelah wilayah kembali dikuasai. Rekonstruksi fisik tidak bisa menunggu hingga semua persoalan politik selesai.

Namun, pengalaman konflik Suriah menunjukkan bahwa membangun tanpa penyelesaian politik hanya akan menghasilkan stabilitas semu. Rekonstruksi harus dibarengi dengan rekonsiliasi, penataan administrasi, dan integrasi sosial.

Penduduk di wilayah-wilayah seperti Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya disebut telah mengalami penderitaan berlapis. Mereka berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain, mulai dari negara, ISIS, hingga milisi lokal, tanpa kepastian masa depan.

Kondisi ini menuntut pendekatan politik yang sensitif. Pemerintah Suriah perlu memastikan bahwa integrasi wilayah bekas SDF tidak menimbulkan ketegangan baru dengan masyarakat lokal, terutama komunitas Kurdi dan Arab.

Rekonstruksi Aleppo pascakonflik juga menjadi ujian bagi legitimasi negara. Keberhasilan menyediakan layanan dasar dan keamanan akan memperkuat posisi Damaskus, baik di mata rakyat maupun komunitas internasional.

Sebaliknya, kegagalan mengelola wilayah yang baru dikuasai bisa memicu ketidakpuasan dan membuka ruang bagi konflik laten. Inilah mengapa isu politik tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan.

Suriah kini menghadapi dilema klasik negara pascaperang. Di satu sisi, kebutuhan rekonstruksi sangat mendesak. Di sisi lain, sumber daya terbatas dan sanksi internasional masih membayangi.

Penguasaan kembali wilayah SDF di Aleppo menandai babak baru konflik, sekaligus fase baru rekonstruksi. Beban yang bertambah ini memaksa pemerintah Suriah untuk menyusun prioritas yang lebih realistis dan inklusif.

Ke depan, keberhasilan rekonstruksi Suriah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Damaskus mengelola keseimbangan antara keamanan, politik, dan pembangunan. Tanpa itu, perubahan peta militer hanya akan menjadi jeda singkat dalam konflik panjang.

Baca selengkapnya

Modal Roket Menuju Kemandirian Indonesia

Perkembangan teknologi roket nasional kembali menjadi sorotan seiring menguatnya diskursus tentang peluang Indonesia mengembangkan berbagai jenis senjata berbasis kemampuan pendorong roket yang telah dimiliki. Modal utama itu datang dari riset panjang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN/BRIN) yang sejak akhir 2000-an konsisten mengembangkan roket eksperimental berukuran besar.

Keberhasilan peluncuran RX320 pada 2008 dan RX420 beberapa tahun kemudian menandai lompatan signifikan dalam penguasaan teknologi roket padat. RX420, dengan diameter 420 milimeter dan bobot sekitar satu ton, membuktikan bahwa Indonesia mampu merancang dan menguji roket berkecepatan hipersonik dalam skala terbatas.

Ambisi itu berlanjut dengan desain RX520, roket yang lebih besar dan bertenaga, dengan daya jangkau hingga 200 kilometer. Dengan panjang hampir sembilan meter dan kecepatan maksimal sekitar 1,7 kilometer per detik, RX520 menjadi simbol kematangan teknologi propulsi roket nasional.

Secara resmi, LAPAN sejak awal menegaskan bahwa seluruh pengembangan roket tersebut ditujukan untuk kepentingan sipil, terutama sebagai penunjang peluncuran satelit. Namun di balik fungsi sipil itu, teknologi roket selalu memiliki karakter dual use yang membuka peluang aplikasi lebih luas.

Dalam konteks pertahanan, kemampuan membuat roket pendorong yang stabil, bertenaga, dan konsisten merupakan fondasi utama bagi berbagai sistem senjata modern. Dari roket artileri jarak jauh hingga rudal taktis, semua berangkat dari penguasaan teknologi propulsi yang sama.

RX420 dan RX520 memberi Indonesia pengalaman berharga dalam desain struktur roket, pengelolaan propelan padat, serta pengujian terbang berkecepatan tinggi. Ini adalah elemen-elemen kunci yang selama ini hanya dimiliki negara dengan tradisi industri dirgantara kuat.

Sejumlah kalangan menilai, jika teknologi LAPAN diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan, Indonesia tidak perlu memulai dari nol dalam membangun kemampuan senjata berbasis roket. Integrasi riset sipil dan kebutuhan militer dapat mempercepat proses kemandirian.

Pengalaman kerja sama LAPAN dengan TNI dalam proyek roket kaliber 122 milimeter di masa lalu menunjukkan bahwa sinergi tersebut bukan hal baru. Meski terbatas, proyek itu menjadi bukti bahwa kemampuan ilmuwan nasional dapat langsung diterapkan pada kebutuhan pertahanan.

Dari sudut pandang geopolitik, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kebutuhan unik akan sistem pertahanan jarak menengah. Roket atau rudal berbasis darat dengan jangkauan ratusan kilometer dinilai relevan untuk menjaga wilayah luas tanpa ketergantungan penuh pada alutsista impor.

Teknologi pendorong roket LAPAN juga memberi peluang pengembangan senjata non-konvensional, seperti sistem pertahanan pesisir, roket pertahanan udara jarak pendek, hingga wahana tak berawak berkecepatan tinggi. Semua itu masih berada dalam koridor pemanfaatan teknologi dasar yang sama.

Kekuatan utama LAPAN terletak pada penguasaan bahan bakar padat racikan sendiri. Propelan hasil karya ilmuwan Indonesia ini disebut-sebut memiliki performa tinggi dan telah diuji pada berbagai platform roket eksperimental.

Keberhasilan menciptakan propelan sendiri menjadi nilai strategis karena bahan bakar roket sering kali menjadi komponen paling sensitif dalam transfer teknologi internasional. Dengan kemampuan ini, Indonesia memiliki tingkat kemandirian yang jarang dimiliki negara berkembang.

Sejumlah pengamat pertahanan menilai bahwa tantangan utama bukan lagi pada teknologi dasar, melainkan pada arah kebijakan. Tanpa keputusan politik untuk menyinergikan riset sipil dan kebutuhan militer, potensi besar tersebut akan berjalan di tempat.

Di sisi lain, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa banyak industri pertahanan besar berawal dari riset sipil. Transformasi itu biasanya dilakukan secara bertahap, dengan tetap menjaga legitimasi hukum dan komitmen internasional.

Kerja sama internasional juga dinilai dapat mempercepat proses pengembangan. Alih-alih riset dari nol, Indonesia bisa memanfaatkan kemitraan strategis untuk meningkatkan akurasi, sistem kendali, dan keandalan teknologi roket yang sudah ada.

Dalam kerangka ini, pengembangan roket nasional tidak semata dilihat sebagai alat tempur, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri strategis. Teknologi roket mendorong lahirnya industri material maju, elektronik presisi, dan sistem kendali modern.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan transfer teknologi berjalan efektif dan tidak berhenti pada tahap uji coba. Konsistensi pendanaan, kepastian regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penentu.

Dengan modal teknologi yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade, Indonesia sebenarnya berada di titik krusial. Pilihan untuk mengembangkan berbagai jenis senjata berbasis roket pendorong nasional tinggal menunggu keputusan strategis negara.

Jika langkah itu diambil, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menegaskan kemandirian teknologi. Roket-roket yang dulu lahir untuk tujuan sipil bisa menjadi fondasi industri strategis yang lebih luas.

Pada akhirnya, kisah RX420 dan RX520 bukan sekadar cerita uji coba roket, melainkan penanda bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk melangkah lebih jauh. Tinggal bagaimana potensi itu diarahkan, dikelola, dan dimanfaatkan demi kepentingan nasional jangka panjang.

Baca selanjutnya

Mahmoud al-Subaihi Kembali ke Pusat Kekuasaan di Yaman

Kedatangan Letnan Jenderal Mahmoud Ahmed Salem al-Subaihi ke Arab Saudi pada awal pekan ini menarik perhatian luas kalangan politik dan militer Yaman. Sosok senior Angkatan Bersenjata Yaman itu disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menduduki jabatan Menteri Pertahanan pada fase transisi yang sangat sensitif bagi negara tersebut.

Al-Subaihi bukan nama baru dalam dinamika keamanan Yaman. Ia dikenal sebagai figur militer berpengalaman yang memiliki rekam jejak panjang, baik dalam struktur pertahanan negara maupun dalam operasi keamanan berskala besar. Di tengah kebuntuan politik dan fragmentasi militer, namanya kembali mengemuka sebagai simbol kemungkinan konsolidasi.

Lahir pada 1948, Mahmoud al-Subaihi merupakan bagian dari generasi perwira yang dibentuk pada era Perang Dingin. Ia menerima pendidikan dan pelatihan militer lanjutan di Uni Soviet, sebuah latar belakang yang memberinya pemahaman mendalam tentang strategi konvensional dan struktur komando modern.

Karier militernya mencakup kepemimpinan sejumlah brigade besar serta peran sentral dalam operasi kontra-terorisme. Pengalaman ini menjadikannya salah satu perwira paling matang dalam membaca medan konflik yang kompleks, terutama di wilayah selatan dan tengah Yaman.

Nama al-Subaihi semakin dikenal publik ketika ia menjabat Menteri Pertahanan pada masa Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi, sejak November 2014 hingga Januari 2015. Masa jabatannya berlangsung singkat, namun berada pada periode paling krusial menjelang pengambilalihan institusi negara oleh kelompok Houthi.

Setelah pengambilalihan tersebut, al-Subaihi mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Khaled Bahah. Ia kemudian memimpin pasukan loyalis pemerintah di selatan Yaman, sebuah langkah yang menempatkannya langsung di garis depan konflik bersenjata.

Pada 2015, al-Subaihi ditangkap oleh kelompok Houthi. Penangkapannya menandai babak baru yang kelam dalam perjalanan hidupnya, ketika ia harus menjalani masa penahanan lebih dari delapan tahun sebagai tawanan perang.

Selama masa penahanan itu, namanya tetap hidup dalam wacana politik Yaman. Banyak pihak memandangnya sebagai simbol perwira negara yang setia, sekaligus korban dari runtuhnya tatanan institusional akibat konflik berkepanjangan.

Pembebasannya pada April 2023 disambut sebagai momentum penting, tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi kalangan militer nasionalis Yaman. Ia kembali ke ruang publik pada saat negara masih terpecah dan struktur militernya terfragmentasi.

Pada Mei 2024, Presiden Rashad al-Alimi selaku Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden menunjuk al-Subaihi sebagai Penasihat Urusan Pertahanan dan Keamanan. Dalam waktu bersamaan, ia dipromosikan ke pangkat letnan jenderal, memperkuat posisinya dalam hierarki militer.

Penunjukan tersebut dipandang sebagai sinyal politik. Al-Subaihi dianggap memiliki kredibilitas lintas faksi, terutama karena ia tidak terikat langsung dengan kekuatan milisi regional yang kini mendominasi medan keamanan Yaman.

Di tengah spekulasi pengangkatan sebagai Menteri Pertahanan, al-Subaihi berada pada persimpangan sejarah. Ia berpotensi menjadi figur yang mengawasi transisi damai melalui negosiasi dengan Houthi, sebuah skenario yang masih rapuh dan penuh ketidakpastian.

Namun, ada pula kemungkinan lain yang tidak kalah signifikan. Al-Subaihi dapat menjadi arsitek konfrontasi baru jika jalur politik menemui jalan buntu, memimpin upaya militer melawan kelompok yang pernah menahannya selama bertahun-tahun.

Dalam jangka pendek, tantangan terbesarnya bukanlah medan tempur, melainkan restrukturisasi. Yaman saat ini memiliki beragam kekuatan bersenjata regional yang bersaing, dengan loyalitas dan struktur komando yang berbeda-beda.

Tugas utama calon Menteri Pertahanan ke depan adalah menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut di bawah satu komando nasional. Proses reintegrasi ini dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi stabilitas jangka panjang.

Peran al-Subaihi dinilai krusial karena latar belakangnya sebagai perwira profesional, bukan pemimpin milisi. Ia dipersepsikan lebih dekat dengan institusi negara dibandingkan kepentingan regional atau ideologis tertentu.

Di kalangan pengamat, kehadirannya di Arab Saudi juga dibaca sebagai bagian dari koordinasi intensif dengan mitra regional, khususnya dalam memastikan bahwa transisi keamanan Yaman berjalan terkendali.

Arab Saudi sendiri memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Yaman, terutama di tengah dinamika Laut Merah dan ancaman lintas batas. Figur seperti al-Subaihi dinilai dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya.

Meski demikian, tantangan politik internal tidak kecil. Fragmentasi elit, ketidakpercayaan antar faksi, dan luka konflik yang belum sembuh menjadi ujian nyata bagi kepemimpinannya kelak.

Apakah Mahmoud al-Subaihi akan dikenang sebagai Menteri Pertahanan yang menyatukan Yaman atau sebagai jenderal yang kembali ke medan perang, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, kembalinya ia ke pusat panggung menandai babak baru dalam perjalanan panjang konflik Yaman.

Baca selanjutnya