Tuesday, 13 January 2026
Sabā TV Resmi Mengudara dari Marib, Yaman
Rekonstruksi Suriah di Tengah Rekonsiliasi Politik
Saturday, 10 January 2026
Mahmoud al-Subaihi Kembali ke Pusat Kekuasaan di Yaman
Sistem Federal Yaman Bisa Jadi Solusi Pelestarian Tradisi
Friday, 9 January 2026
Nasib Aset STC Yaman Pasca Pembubaran
Pembubaran Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC) memunculkan pertanyaan besar terkait nasib aset yang selama ini dikuasai kelompok tersebut. Selama hampir satu dekade, STC beroperasi layaknya negara dalam negara di wilayah selatan Yaman, dengan struktur pemerintahan, anggaran tahunan, sistem keuangan, hingga entitas bisnis sendiri.
Dalam konteks hukum negara, pembubaran sebuah entitas politik bersenjata seperti STC tidak hanya berdampak pada struktur militernya, tetapi juga pada seluruh aset yang berada di bawah kendalinya. Pemerintah Yaman dihadapkan pada tugas kompleks untuk memilah mana aset yang sah milik negara dan mana yang diperoleh melalui mekanisme ilegal atau penyalahgunaan kekuasaan.
Aset tidak bergerak menjadi isu pertama yang relatif jelas. Gedung perkantoran, markas, lahan, dan fasilitas umum yang sebelumnya merupakan milik negara Yaman, namun digunakan atau dikuasai STC, seharusnya kembali disita dan dikelola oleh pemerintah pusat. Penguasaan aset negara tanpa dasar hukum dianggap batal demi hukum setelah pembubaran organisasi tersebut.
Kantor-kantor pemerintahan di Aden dan wilayah selatan lain yang selama ini dijadikan basis administrasi STC pada dasarnya adalah properti negara. Dalam kerangka rekonsiliasi nasional, aset-aset ini dapat dialihkan kembali untuk mendukung layanan publik, termasuk administrasi sipil dan keamanan resmi.
Persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika menyangkut aset bergerak. Uang tunai, simpanan perbankan, emas, dan aset likuid lain yang dikuasai STC memerlukan proses audit dan penelusuran hukum yang mendalam. Aset semacam ini tidak memiliki identitas fisik tetap, sehingga rawan dipindahkan atau disembunyikan.
Selama bertahun-tahun, STC diketahui memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari berbagai pos, mulai dari dukungan eksternal, pendapatan pelabuhan, pajak lokal, hingga aktivitas perusahaan yang berafiliasi dengan struktur dewan tersebut. Semua aliran dana ini kini menjadi objek penyelidikan negara.
Laporan mendesak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Yaman, dan Kejaksaan Umum menyoroti keberadaan dana besar di sejumlah rekening perbankan. Informasi tersebut menyebut adanya simpanan sekitar 100 miliar rial Yaman yang terkait dengan apa yang disebut sebagai komite ekonomi STC.
Dana tersebut dilaporkan tersimpan di Bank Al-Qutaibi dan Bank Al-Yusri, dua lembaga keuangan yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan struktur keuangan STC. Keberadaan dana sebesar itu memperkuat anggapan bahwa STC telah menjalankan sistem fiskal paralel di luar kendali negara.
Jika terbukti dana tersebut berasal dari pendapatan publik atau aset negara, maka secara hukum wajib disita dan dikembalikan ke Bank Sentral Yaman. Prinsip dasarnya adalah bahwa tidak satu pun kelompok non-negara berhak menguasai keuangan publik.
Seruan untuk segera membekukan dan menyita seluruh rekening terkait STC menjadi semakin keras. Pemerintah diminta bertindak cepat untuk mencegah pengalihan dana ke luar negeri atau ke jaringan keuangan informal yang sulit dilacak.
Audit terhadap kepemilikan Bank Al-Qutaibi juga menjadi sorotan penting. Jika bank tersebut terbukti menjadi instrumen pengelolaan dana ilegal, maka negara berhak mengambil alih asetnya atau setidaknya menempatkannya di bawah pengawasan ketat.
Kasus Bank Al-Yusri bahkan dinilai lebih sensitif karena disebut-sebut terkait langsung dengan tokoh utama STC, Aidrous Al-Zubaidi. Penelusuran kepemilikan, sumber modal, dan aliran dana bank tersebut menjadi krusial dalam upaya pemulihan keuangan negara.
Kejaksaan Umum Yaman memiliki peran sentral dalam proses ini. Tanpa langkah hukum yang tegas, pembubaran STC berisiko menjadi simbolis semata, sementara aset-aset strategis tetap berada di tangan jaringan lama.
Nilai 100 miliar rial Yaman yang disebut dalam laporan tersebut bukan angka kecil. Dana sebesar itu dinilai cukup untuk membayar gaji pegawai negeri selama enam bulan, sebuah kebutuhan mendesak di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan Yaman.
Bagi masyarakat, isu aset STC bukan sekadar persoalan politik, tetapi menyangkut hak dasar mereka atas pelayanan negara. Dana publik yang selama ini hilang dari sistem resmi berpotensi menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi.
Pengembalian aset STC juga menjadi ujian keseriusan pemerintah Yaman dalam menegakkan kedaulatan negara. Selama bertahun-tahun, keberadaan entitas paralel seperti STC melemahkan otoritas pusat dan menciptakan preseden berbahaya.
Di sisi lain, proses ini harus dilakukan dengan kehati-hatian hukum agar tidak memicu kekacauan baru. Penyitaan aset harus berbasis bukti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Langkah cepat namun terukur diperlukan untuk memastikan bahwa pembubaran STC benar-benar diikuti oleh pemulihan aset negara. Keterlambatan hanya akan memberi ruang bagi praktik penghilangan jejak keuangan.
Kasus STC menunjukkan bagaimana konflik berkepanjangan melahirkan struktur ekonomi bayangan. Mengakhiri konflik tidak cukup dengan pembubaran militer, tetapi juga harus menyentuh akar finansialnya.
Bagi Yaman, penanganan aset STC adalah momentum penting untuk menata ulang negara pascakonflik. Keberhasilan atau kegagalan langkah ini akan menentukan arah reformasi institusional ke depan.
Pada akhirnya, aset yang dikuasai STC bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan milik rakyat Yaman. Mengembalikannya ke negara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga langkah moral untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
Thursday, 8 January 2026
Suriah-Yaman, Dua Gaya Kepemimpinan di Krisis: Hadramaut vs Aleppo
Perkembangan terbaru konflik di Aleppo utara menunjukkan dinamika keamanan yang semakin kompleks, terutama di lingkungan Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh. Bentrokan antara pasukan pemerintah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) meningkat tajam, memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari rumah mereka dalam beberapa hari terakhir. Operasi militer tersebut merupakan eskalasi signifikan setelah upaya negosiasi sebelumnya stagnan dan kesepakatan integrasi militer dari Maret 2025 belum terealisasi sepenuhnya.
Gubernur Aleppo Azzam al‑Gharib, yang dilantik pada akhir 2024 sebagai bagian dari pemerintahan transisi Suriah dan dikenal sebagai tokoh militer‑politisi, memainkan peran sentral dalam respons pemerintah terhadap konflik ini. Dalam beberapa pernyataan publik via media sosial, Gharib mengklaim bahwa sejumlah besar anggota SDF di Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh telah defect atau melarikan diri, membuka peluang bagi pasukan keamanan Suriah untuk mengamankan wilayah tersebut.
Di sisi lain, Gharib juga terlibat dalam berbagai upaya stabilisasi sosial dan administrasi di Aleppo di luar garis depan militer. Ia terlibat dalam program pembagian kota menjadi lima sektor administratif untuk mempercepat pelayanan publik dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga sipil.
Dalam menghadapi krisis kemanusiaan akibat pengungsian massal, Gharib juga melakukan kunjungan ke pusat‑pusat pengungsian untuk meninjau kondisi warga terdampak dan layanan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya mencakup aspek logistik dan sosial di tengah konflik.
Namun, gaya komunikasi Gharib cenderung lebih tertutup dan teknis. Ia menggunakan pernyataan di platform seperti X (sebelumnya Twitter) untuk menyampaikan informasi perkembangan militer, tetapi kurang tampil dalam pidato televisi langsung yang mengarah ke publik luas. Analis melihat pendekatan ini lebih fokus pada operasi di lapangan dan koordinasi internal daripada mobilisasi opini publik.
Sebagai bagian dari respons gubernur terhadap ketidakstabilan, Gharib secara aktif mengimbau warga untuk berhati‑hati di tengah mortir dan shelling yang tak pandang bulu, serta meminta masyarakat menjauhi area berbahaya demi keselamatan mereka.
Sementara itu, di Hadramaut (Yaman), gaya kepemimpinan Gubernur Salem al‑Khanbashi menunjukkan sikap yang lebih langsung dan politis terhadap ancaman keamanan internal. Ia secara terbuka menyampaikan ultimatum kepada Dewan Transisi Selatan (STC) untuk menarik pasukannya dari provinsi timur atau menghadapi konfrontasi militer, menjadikan pernyataannya sebagai headline televisi dan media sosial.
Pidato Khanbashi di stasiun televisi pemerintah Al‑Ekhbariya mencerminkan strategi komunikasi agresif yang dirancang tidak hanya untuk menekan STC, tetapi juga untuk menggalang dukungan publik dan legitimasi nasional serta regional dalam upaya mempertahankan kedaulatan provinsi.
Keputusan pemerintah Yaman bahkan memberikan mandat penuh kepada Khanbashi sebagai komandan pasukan “Homeland Shield” di Hadramaut, sedikit banyak menunjukkan kepercayaan pusat terhadap gaya kepemimpinannya yang tegas dan responsif.
Tantangan di Hadramaut sendiri tidak sederhana. Meskipun ada beberapa penarikan pasukan STC dari area tertentu seperti bandara Al‑Mukalla dan Dhabba, pasukan besar tetap berada di Wadi Hadramout dan Shibam, menunjukkan kompleksitas konflik yang harus dihadapi Khanbashi secara langsung.
Perbedaan antara kedua gubernur ini terlihat kontras dalam cara mereka menghadapi isu mereka masing‑masing. Gharib di Aleppo lebih fokus pada operasi militer teknis dan stabilisasi administrasi sambil mencoba menjaga komunikasi terbatas kepada publik, sedangkan Khanbashi memilih pendekatan lebih politis dan kampanye media langsung untuk menekan lawan serta mendapatkan dukungan publik.
Situasi di Aleppo dipengaruhi oleh sensitivitas etnis dan perjanjian militer yang rumit, sehingga gaya kepemimpinan Gharib lebih hati‑hati dan terkoordinasi dengan struktur keamanan nasional yang lebih besar. Hal ini mencerminkan tantangan unik yang tidak hanya militer tetapi juga sosial dan politik.
Sebaliknya, Hadramaut menghadapi tantangan langsung terhadap kedaulatan wilayah dari kelompok bersenjata yang memiliki dukungan eksternal, sehingga pidato publik tegas Khanbashi menjadi bagian tak terpisahkan dari tekanan politik yang ia lakukan.
Dalam konteks crisis communication, Gharib mungkin memilih strategi yang lebih berhati‑hati karena konflik Aleppo melibatkan populasi besar yang rentan, sehingga pernyataan terbuka yang terlalu keras bisa menimbulkan kepanikan atau salah tafsir.
Sementara itu, Khanbashi tampak menggunakan retorika kuat sebagai alat untuk mempertegas otoritas pemerintahan pusat atas wilayah yang diperebutkan, sebuah pendekatan yang biasa digunakan ketika stabilitas negara secara langsung dipertaruhkan.
Tantangan logistik juga berbeda. Gharib harus menangani dampak pengungsian massal yang mencapai puluhan bahkan ratus ribu jiwa dari konflik di Aleppo utara, menciptakan krisis kemanusiaan yang perlu penanganan sistemik.
Khanbashi di Hadramaut harus menyeimbangkan antara ancaman keamanan dan pengelolaan sumber daya alam strategis, terutama di wilayah yang kaya minyak, di tengah tekanan politik dari aktor regional.
Perbedaan gaya ini juga mencerminkan konteks politik yang berbeda: Aleppo berada di negara yang baru keluar dari perang panjang dan sedang mencoba membangun ulang institusinya, sedangkan Hadramaut menghadapi konflik internal yang berkaitan erat dengan fragmentasi nasional.
Kritikus mengatakan pendekatan Gharib tampak kurang “hadir secara publik” dibandingkan Khanbashi, tetapi pendukungnya menilai bahwa fokus Gharib pada stabilitas lapangan menunjukkan prioritas pragmatis di tengah krisis kompleks.
Sebaliknya, penggunaan pidato televisi oleh Khanbashi dinilai efektif dalam menyatukan sentimen nasional dan mengirim sinyal kuat kepada STC dan aktor lain bahwa pemerintah tidak akan mundur.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam krisis bukan satu ukuran yang sama untuk semua. Gaya yang lebih langsung dan publik bisa efektif di satu konteks, sementara pendekatan yang lebih teknis dan terkoordinasi dengan struktur luas lebih cocok di konteks lain.
Akhirnya, kedua gubernur menghadapi tantangan besar masing‑masing: Gharib di tengah konflik perkotaan yang rumit dan krisis kemanusiaan, dan Khanbashi dalam mempertahankan kedaulatan wilayah di tengah tekanan kelompok bersenjata. Pilihan gaya mereka mencerminkan kebutuhan strategis serta konteks politik dan sosial provinsi mereka.
Pemerintah Yaman Reshuffle Menteri Pertahanan
Wednesday, 7 January 2026
Saudi Diisukan akan Beli Pesawat JF-17 dari Pakistan
Abdullah Al Alimi Serukan Persatuan Nasional
Anggota Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman, Abdullah Al Alimi, menyampaikan pernyataan terbuka terkait perkembangan keamanan dan politik yang terjadi di provinsi-provinsi selatan Yaman menyusul pemberontakan yang dikaitkan dengan Aidrous Al-Zubaidi. Pernyataan itu disampaikan melalui cuitan yang menekankan pentingnya menjaga negara dan institusi resminya.
Monday, 5 January 2026
Yaman: Gubernur Shabwa Perketat Kendali Keamanan
Sunday, 4 January 2026
Yaman: Apakah Aden akan Menjadi Beirut dan Berlin?
Upaya PLC Yaman Stabilkan Aden
Saturday, 3 January 2026
Kasus Ukraina dkk: Ketika Perang Menggerus Kekuatan Negara
Friday, 2 January 2026
Masa Depan Pulau dan Bandara Yaman
Featured post
Poster Propaganda Belanda: Merah-Putih-Biru Lawan Merah-Putih
ilustrasi SOEARA ASIA -- Waktu: masa perang kemerdekaan Tempat: Tokoh: Peristiwa: Sebuah poster Belanda yang mempropagandakan bahwa...
Popular Posts
-
Gagasan menghidupkan kembali kesultanan dan sheikhdom dalam kerangka federasi Yaman mulai kembali dibicarakan sebagai bagian dar...
-
Tarombo atau silsilah dalam masyarakat Batak merupakan bagian penting dari identitas budaya, namun tak jarang menimbulkan kebingungan karena...
-
Perkembangan teknologi roket nasional kembali menjadi sorotan seiring menguatnya diskursus tentang peluang Indonesia mengembangk...
-
Memo Clean Break yang dirilis pada 1996 awalnya ditujukan untuk membantu Israel mengamankan posisinya di kawasan Timur Tengah de...
-
Wacana pengalihan sekitar 2 miliar dolar AS dari pinjaman Arab Saudi kepada Pakistan menjadi pembelian jet tempur JF-17 memuncul...
-
Kampung Sungai Acheh di Pulau Pinang menyimpan kisah panjang tentang pertemuan lintas Selat Melaka, ketika mobilitas manusia, da...
-
Dorongan agar militer yang berada di bawah komando Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman masuk ke Aden kian menguat dalam bebe...
-
Fenomena mayor jenderal muda di militer Yaman, seperti yang terlihat pada komandan Raddad Al-Hashimi, menarik perhatian banyak p...
-
Kedatangan Letnan Jenderal Mahmoud Ahmed Salem al-Subaihi ke Arab Saudi pada awal pekan ini menarik perhatian luas kalangan poli...
-
Dorongan agar militer di bawah komando Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman masuk ke Aden semakin kuat, namun di kalangan pen...