Showing posts with label internasional. Show all posts
Showing posts with label internasional. Show all posts

Tuesday, 13 January 2026

Sabā TV Resmi Mengudara dari Marib, Yaman


Peluncuran siaran resmi Kanal Sabā TV menandai babak baru bagi media pemerintah Yaman di tengah situasi nasional yang masih penuh tantangan. Siaran perdana kanal tersebut diresmikan langsung dari Kota Marib pada Selasa, 13 Januari 2026, oleh anggota Dewan Kepemimpinan Presidensial, Letjen Sultan Al-Aradah.

Peresmian ini turut dihadiri Menteri Informasi, Kebudayaan, dan Pariwisata Yaman, Muammar Al-Eryani, serta jajaran pejabat dan insan media. Momentum tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara melalui media resmi di tengah konflik yang berkepanjangan.

Dalam sambutannya, Sultan Al-Aradah menyatakan peluncuran Kanal Sabā TV merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat peran media negara. Ia menegaskan kanal ini diharapkan menjadi jendela Yaman ke dunia internasional sekaligus sarana dunia untuk memahami realitas Yaman secara objektif.

Menurut Al-Aradah, kehadiran Kanal Sabā TV tidak sekadar penambahan saluran penyiaran, melainkan bagian dari misi nasional untuk melayani kepentingan rakyat dan negara. Media resmi, katanya, harus menjadi alat pemersatu di tengah fragmentasi politik dan sosial yang melanda Yaman.

Ia menekankan bahwa peluncuran kanal ini berlangsung di tengah kondisi yang sangat sulit dan penuh tantangan. Namun justru dalam situasi seperti itu, peran media negara dinilai semakin krusial untuk memperkuat kesadaran nasional dan menjaga nilai-nilai republik.

Al-Aradah menyebut Kanal Sabā TV diharapkan mampu mendukung program-program pemerintah, memperkuat persatuan nasional, serta melindungi pencapaian dan prinsip dasar negara. Media, menurutnya, adalah salah satu front penting dalam perjuangan membangun kembali institusi negara.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kanal ini harus menjadi corong resmi negara yang menyuarakan kepentingan rakyat dengan jujur dan bertanggung jawab. Penyampaian informasi, kata Al-Aradah, harus dilakukan dengan bahasa yang profesional dan menghormati kecerdasan publik.

Ia juga menyoroti pentingnya Kanal Sabā TV dalam menyampaikan citra Yaman secara berimbang kepada komunitas regional dan internasional. Kanal ini diharapkan mampu menampilkan peradaban Yaman yang kaya serta memperjuangkan isu-isu nasional yang adil.

Dalam kesempatan tersebut, Al-Aradah menyerukan agar seluruh kru dan pengelola kanal menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Menurutnya, media negara harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar sarana propaganda.

Ucapan terima kasih disampaikan Al-Aradah kepada Presiden Dewan Kepemimpinan Presidensial, Rashad Mohammed Al-Alimi, serta Kementerian Informasi dan seluruh tenaga media yang telah bekerja keras mewujudkan peluncuran kanal ini.

Sementara itu, Menteri Informasi Muammar Al-Eryani menjelaskan bahwa Kanal Sabā TV dilengkapi dengan teknologi penyiaran modern dan sumber daya manusia yang profesional. Hal ini, menurutnya, memungkinkan kanal tersebut tampil kompetitif dan berpengaruh di lanskap media Yaman.

Al-Eryani menegaskan kanal ini akan berfungsi sebagai suara resmi negara dan cerminan aspirasi rakyat Yaman. Ia menyebut media sebagai garda kesadaran nasional dalam perjuangan memulihkan negara dan menjaga identitas nasional.

Menurut Al-Eryani, kehadiran Kanal Sabā TV merupakan langkah penting dalam membangun wacana nasional yang sehat dan bertanggung jawab. Media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Ia menilai pilihan Marib sebagai lokasi siaran memiliki makna simbolis yang kuat. Marib disebut sebagai benteng republik dan wilayah yang berhasil menggagalkan berbagai upaya kelompok Houthi yang didukung Iran.

Al-Eryani menekankan bahwa fase yang sedang dilalui Yaman menuntut narasi media yang seimbang dan tidak provokatif. Ia menyerukan agar media resmi berperan dalam memperkuat persatuan nasional dan mendukung proses perdamaian yang adil.

Dalam pernyataannya, Al-Eryani juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kerajaan Arab Saudi yang selama ini membantu Yaman di berbagai bidang, termasuk ekonomi, kemanusiaan, dan pembangunan.

Dari pihak penyelenggara, Direktur Jenderal Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Yaman, Iskandar Al-Asbahi, menyebut Kanal Sabā TV akan menyajikan konten berita, budaya, dan sosial yang beragam.

Ia menegaskan konten tersebut dirancang untuk mencerminkan kekayaan identitas Yaman serta memperkuat rasa kebangsaan dan loyalitas terhadap negara. Kanal ini diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala Kanal Sabā TV, Khaled Alyan, menyatakan kanal yang dipimpinnya berkomitmen menyajikan informasi secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menegaskan kesiapan redaksi dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi negara.

Menurut Alyan, Kanal Sabā TV bukan sekadar media informasi, melainkan bagian dari proyek nasional untuk memperkuat wacana negara dan memperbarui alat komunikasi pemerintah. Kehadirannya diharapkan mempertegas peran media resmi sebagai pilar negara di masa krisis.

Rekonstruksi Suriah di Tengah Rekonsiliasi Politik


Rekonstruksi Suriah kembali menjadi sorotan seiring perubahan peta kendali di sejumlah wilayah strategis, terutama di Aleppo. Pemerintah Suriah dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan kembali negara tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang menyertainya, karena stabilitas jangka panjang bergantung pada keduanya berjalan paralel.

Selama bertahun-tahun, konflik Suriah menciptakan fragmentasi wilayah dan kekuasaan. Setiap perubahan kendali militer otomatis membawa konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi yang harus ditangani pemerintah pusat jika ingin memastikan rekonstruksi tidak berhenti pada sekadar pembangunan fisik.

Penguasaan kembali kantong-kantong yang sebelumnya dikuasai Pasukan Demokratik Suriah atau SDF di Aleppo, khususnya Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya, menambah beban baru bagi Damaskus. Wilayah ini bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi juga ruang hidup ratusan ribu warga sipil.

Perkiraan penduduk di dua kantong tersebut mencapai sekitar 400 ribu jiwa. Angka ini setara dengan populasi kota-kota utama di timur laut Suriah seperti Qamishli atau Raqqa, yang selama ini dikenal sebagai pusat administrasi dan ekonomi wilayah SDF.

Artinya, pemerintah Suriah tidak hanya mewarisi wilayah, tetapi juga tanggung jawab besar untuk layanan publik. Penyediaan listrik, air, perumahan, kesehatan, dan pendidikan di Aleppo utara kini menjadi agenda mendesak yang membutuhkan sumber daya besar.

Video analisis dari kanal YouTube AlHadath menggambarkan situasi militer yang berubah cepat. Dalam video tersebut, seorang pakar menyebut SDF mengalami kekalahan telak di Aleppo, mematahkan narasi perlawanan kuat yang selama ini dibangun kelompok tersebut.

Kekalahan di Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya disebut sebagai pukulan serius terhadap citra SDF. Klaim tentang “perlawanan legendaris” dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga kelompok itu dijuluki sebagai “macan kertas”.

Namun, berakhirnya kendali SDF di wilayah tersebut tidak otomatis menyederhanakan situasi. Justru, pemerintah Suriah kini harus mengelola wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar sistem administrasi negara.

Pakar dalam video AlHadath juga menyoroti potensi eskalasi di Deir Hafer, wilayah strategis di timur Aleppo. Daerah ini penting karena menjadi simpul infrastruktur vital, termasuk pembangkit listrik dan jaringan air yang menopang Aleppo dan sekitarnya.

Jika konflik meluas ke Deir Hafer, maka beban rekonstruksi Suriah akan semakin berat. Kerusakan infrastruktur tambahan akan memperpanjang waktu pemulihan dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung negara.

Isu lain yang mencuat adalah tudingan aliansi taktis antara SDF dan Iran. Disebutkan bahwa penggunaan drone buatan Iran untuk menyerang infrastruktur di Aleppo menunjukkan adanya kerja sama tertentu, meski klaim ini masih menjadi perdebatan.

Terlepas dari itu, kerusakan infrastruktur akibat serangan drone atau pertempuran darat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah setelah wilayah kembali dikuasai. Rekonstruksi fisik tidak bisa menunggu hingga semua persoalan politik selesai.

Namun, pengalaman konflik Suriah menunjukkan bahwa membangun tanpa penyelesaian politik hanya akan menghasilkan stabilitas semu. Rekonstruksi harus dibarengi dengan rekonsiliasi, penataan administrasi, dan integrasi sosial.

Penduduk di wilayah-wilayah seperti Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya disebut telah mengalami penderitaan berlapis. Mereka berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain, mulai dari negara, ISIS, hingga milisi lokal, tanpa kepastian masa depan.

Kondisi ini menuntut pendekatan politik yang sensitif. Pemerintah Suriah perlu memastikan bahwa integrasi wilayah bekas SDF tidak menimbulkan ketegangan baru dengan masyarakat lokal, terutama komunitas Kurdi dan Arab.

Rekonstruksi Aleppo pascakonflik juga menjadi ujian bagi legitimasi negara. Keberhasilan menyediakan layanan dasar dan keamanan akan memperkuat posisi Damaskus, baik di mata rakyat maupun komunitas internasional.

Sebaliknya, kegagalan mengelola wilayah yang baru dikuasai bisa memicu ketidakpuasan dan membuka ruang bagi konflik laten. Inilah mengapa isu politik tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan.

Suriah kini menghadapi dilema klasik negara pascaperang. Di satu sisi, kebutuhan rekonstruksi sangat mendesak. Di sisi lain, sumber daya terbatas dan sanksi internasional masih membayangi.

Penguasaan kembali wilayah SDF di Aleppo menandai babak baru konflik, sekaligus fase baru rekonstruksi. Beban yang bertambah ini memaksa pemerintah Suriah untuk menyusun prioritas yang lebih realistis dan inklusif.

Ke depan, keberhasilan rekonstruksi Suriah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Damaskus mengelola keseimbangan antara keamanan, politik, dan pembangunan. Tanpa itu, perubahan peta militer hanya akan menjadi jeda singkat dalam konflik panjang.

Saturday, 10 January 2026

Mahmoud al-Subaihi Kembali ke Pusat Kekuasaan di Yaman

Kedatangan Letnan Jenderal Mahmoud Ahmed Salem al-Subaihi ke Arab Saudi pada awal pekan ini menarik perhatian luas kalangan politik dan militer Yaman. Sosok senior Angkatan Bersenjata Yaman itu disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menduduki jabatan Menteri Pertahanan pada fase transisi yang sangat sensitif bagi negara tersebut.

Al-Subaihi bukan nama baru dalam dinamika keamanan Yaman. Ia dikenal sebagai figur militer berpengalaman yang memiliki rekam jejak panjang, baik dalam struktur pertahanan negara maupun dalam operasi keamanan berskala besar. Di tengah kebuntuan politik dan fragmentasi militer, namanya kembali mengemuka sebagai simbol kemungkinan konsolidasi.

Lahir pada 1948, Mahmoud al-Subaihi merupakan bagian dari generasi perwira yang dibentuk pada era Perang Dingin. Ia menerima pendidikan dan pelatihan militer lanjutan di Uni Soviet, sebuah latar belakang yang memberinya pemahaman mendalam tentang strategi konvensional dan struktur komando modern.

Karier militernya mencakup kepemimpinan sejumlah brigade besar serta peran sentral dalam operasi kontra-terorisme. Pengalaman ini menjadikannya salah satu perwira paling matang dalam membaca medan konflik yang kompleks, terutama di wilayah selatan dan tengah Yaman.

Nama al-Subaihi semakin dikenal publik ketika ia menjabat Menteri Pertahanan pada masa Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi, sejak November 2014 hingga Januari 2015. Masa jabatannya berlangsung singkat, namun berada pada periode paling krusial menjelang pengambilalihan institusi negara oleh kelompok Houthi.

Setelah pengambilalihan tersebut, al-Subaihi mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Khaled Bahah. Ia kemudian memimpin pasukan loyalis pemerintah di selatan Yaman, sebuah langkah yang menempatkannya langsung di garis depan konflik bersenjata.

Pada 2015, al-Subaihi ditangkap oleh kelompok Houthi. Penangkapannya menandai babak baru yang kelam dalam perjalanan hidupnya, ketika ia harus menjalani masa penahanan lebih dari delapan tahun sebagai tawanan perang.

Selama masa penahanan itu, namanya tetap hidup dalam wacana politik Yaman. Banyak pihak memandangnya sebagai simbol perwira negara yang setia, sekaligus korban dari runtuhnya tatanan institusional akibat konflik berkepanjangan.

Pembebasannya pada April 2023 disambut sebagai momentum penting, tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi kalangan militer nasionalis Yaman. Ia kembali ke ruang publik pada saat negara masih terpecah dan struktur militernya terfragmentasi.

Pada Mei 2024, Presiden Rashad al-Alimi selaku Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden menunjuk al-Subaihi sebagai Penasihat Urusan Pertahanan dan Keamanan. Dalam waktu bersamaan, ia dipromosikan ke pangkat letnan jenderal, memperkuat posisinya dalam hierarki militer.

Penunjukan tersebut dipandang sebagai sinyal politik. Al-Subaihi dianggap memiliki kredibilitas lintas faksi, terutama karena ia tidak terikat langsung dengan kekuatan milisi regional yang kini mendominasi medan keamanan Yaman.

Di tengah spekulasi pengangkatan sebagai Menteri Pertahanan, al-Subaihi berada pada persimpangan sejarah. Ia berpotensi menjadi figur yang mengawasi transisi damai melalui negosiasi dengan Houthi, sebuah skenario yang masih rapuh dan penuh ketidakpastian.

Namun, ada pula kemungkinan lain yang tidak kalah signifikan. Al-Subaihi dapat menjadi arsitek konfrontasi baru jika jalur politik menemui jalan buntu, memimpin upaya militer melawan kelompok yang pernah menahannya selama bertahun-tahun.

Dalam jangka pendek, tantangan terbesarnya bukanlah medan tempur, melainkan restrukturisasi. Yaman saat ini memiliki beragam kekuatan bersenjata regional yang bersaing, dengan loyalitas dan struktur komando yang berbeda-beda.

Tugas utama calon Menteri Pertahanan ke depan adalah menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut di bawah satu komando nasional. Proses reintegrasi ini dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi stabilitas jangka panjang.

Peran al-Subaihi dinilai krusial karena latar belakangnya sebagai perwira profesional, bukan pemimpin milisi. Ia dipersepsikan lebih dekat dengan institusi negara dibandingkan kepentingan regional atau ideologis tertentu.

Di kalangan pengamat, kehadirannya di Arab Saudi juga dibaca sebagai bagian dari koordinasi intensif dengan mitra regional, khususnya dalam memastikan bahwa transisi keamanan Yaman berjalan terkendali.

Arab Saudi sendiri memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Yaman, terutama di tengah dinamika Laut Merah dan ancaman lintas batas. Figur seperti al-Subaihi dinilai dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya.

Meski demikian, tantangan politik internal tidak kecil. Fragmentasi elit, ketidakpercayaan antar faksi, dan luka konflik yang belum sembuh menjadi ujian nyata bagi kepemimpinannya kelak.

Apakah Mahmoud al-Subaihi akan dikenang sebagai Menteri Pertahanan yang menyatukan Yaman atau sebagai jenderal yang kembali ke medan perang, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, kembalinya ia ke pusat panggung menandai babak baru dalam perjalanan panjang konflik Yaman.

Sistem Federal Yaman Bisa Jadi Solusi Pelestarian Tradisi

Gagasan menghidupkan kembali kesultanan dan sheikhdom dalam kerangka federasi Yaman mulai kembali dibicarakan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah dan penataan ulang identitas lokal. Ide ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan monarki absolut, melainkan menempatkan institusi tradisional sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah.

Dalam skema federal, kesultanan dan sheikhdom dapat dilembagakan di bawah tingkat kegubernuran atau provinsi yang berada dalam negara bagian. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai unit administratif dan kultural, bukan entitas berdaulat yang terpisah dari negara.

Pendekatan ini dinilai selaras dengan karakter sosial Yaman yang sejak lama terbentuk dari jaringan kesukuan, kesultanan, dan kepemimpinan lokal. Negara federal justru memberi ruang formal bagi struktur tersebut tanpa harus menantang otoritas pusat.

Di negara bagian Hadramaut, wacana ini paling nyata. Kesultanan Qu’aiti dan Al Katiri yang secara historis pernah menguasai wilayah luas di Hadramaut dapat dihidupkan kembali sebagai provinsi atau kegubernuran berbasis sejarah.
Meski wilayah administratifnya tidak sepenuhnya sama dengan batas lama, simbol, gelar, dan lembaga adat kesultanan dapat dikembalikan sebagai pengikat identitas masyarakat setempat.

Hal serupa juga berlaku bagi Al Mahra. Kesultanan Al Mahra dengan karakter budaya dan bahasa yang khas berpeluang dilembagakan kembali sebagai provinsi khusus di dalam negara bagian Hadramaut.

Socotra, yang secara historis memiliki kekhususan geografis dan budaya, juga dapat ditempatkan dalam kerangka serupa. Status tradisional lokal dapat diakui sebagai bagian dari pemerintahan provinsi tanpa mengganggu struktur federal.

Dengan ketiga wilayah tersebut berada di bawah negara bagian Hadramaut, negara bagian ini akan mencerminkan federasi mini yang mengakomodasi keberagaman sejarah dan identitas lokal.
Di negara bagian Aden, situasinya sedikit berbeda namun prinsipnya sama. Wilayah ini dahulu terdiri dari berbagai kesultanan dan sheikhdom kecil yang kini tereduksi menjadi distrik administratif.

Pengakuan kembali entitas tradisional di Aden dapat dilakukan pada level simbolik dan administratif terbatas. Kesultanan lama tidak harus menguasai wilayah luas, tetapi dapat diberi peran adat, budaya, dan representasi lokal.

Pendekatan ini dipandang mampu meredam sentimen keterasingan yang muncul akibat sentralisasi administratif modern yang menghapus identitas lama.

Namun tantangan terbesar dari gagasan ini adalah soal legitimasi keturunan. Menentukan siapa yang berhak menyandang gelar sultan atau sheikh berpotensi memicu sengketa internal keluarga dan konflik sosial.
Banyak garis keturunan yang terputus akibat kolonialisme, revolusi, dan perang saudara. Dalam beberapa kasus, klaim atas gelar tradisional bahkan telah bercabang selama beberapa generasi.

Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang jelas. Dewan adat lokal yang diisi tokoh suku, ulama, dan sejarawan dapat berperan sebagai lembaga verifikasi awal.

Selain dewan adat, pengadilan khusus atau kamar adat dalam sistem peradilan federal dapat dibentuk untuk menangani sengketa gelar dan suksesi secara legal.

Pendekatan ganda antara hukum adat dan hukum negara dinilai penting agar keputusan memiliki legitimasi sosial sekaligus kekuatan hukum.
Peran kesultanan dan sheikhdom yang dihidupkan kembali juga harus dibatasi secara tegas. Mereka tidak berwenang membentuk milisi atau kebijakan luar negeri, melainkan fokus pada budaya, mediasi sosial, dan administrasi lokal.

Dengan batasan ini, kekhawatiran kembalinya feodalisme atau fragmentasi kekuasaan dapat diminimalkan.

Bagi negara federal Yaman, pengakuan institusi tradisional justru dapat memperkuat stabilitas. Kepemimpinan lokal yang berakar pada sejarah sering kali lebih diterima masyarakat dibanding pejabat yang ditunjuk secara administratif.

Gagasan ini juga membuka ruang rekonsiliasi antara masa lalu dan masa depan. Negara tidak meniadakan sejarah, tetapi menatanya ulang dalam kerangka modern.
Jika dikelola dengan hati-hati, menghidupkan kembali kesultanan dan sheikhdom bukanlah langkah mundur, melainkan strategi adaptif untuk membangun federasi Yaman yang berakar pada realitas sosialnya sendiri.

Dilakukan bertahap

Sistem federal Yaman sejatinya tidak harus menunggu pembubaran Dewan Kepemimpinan Presiden atau PLC untuk dapat dijalankan. Salah satu skenario yang mulai dibicarakan adalah penerapan federalisme secara bertahap dengan menjadikan PLC sebagai jembatan transisi antara negara kesatuan dan negara federal.

Dalam kerangka ini, PLC tidak lagi diposisikan semata sebagai kepemimpinan kolektif nasional, tetapi berevolusi menjadi forum representasi negara-negara bagian yang sedang tumbuh. Model ini memungkinkan stabilitas politik tetap terjaga sambil struktur federal dibangun perlahan.

Enam negara bagian yang direncanakan dalam desain lama dapat mulai dilembagakan, masing-masing dipimpin oleh seorang presiden negara bagian. Para presiden inilah yang kemudian otomatis menjadi anggota dari delapan anggota PLC, sehingga PLC bertransformasi menjadi semacam dewan federal eksekutif.

Skema ini memberikan kejelasan peran. Presiden negara bagian bertanggung jawab atas urusan domestik wilayahnya, sementara PLC fokus pada koordinasi kebijakan nasional, keamanan strategis, dan hubungan luar negeri.

Dalam konteks ini, Sultan Al Arada sudah memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Negara Bagian Saba. Sebagai tokoh kuat di Marib dengan legitimasi politik dan militer, posisinya relatif stabil dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam struktur federal transisional.

Dengan merangkap sebagai anggota PLC, Sultan Al Arada tidak hanya mewakili wilayah Saba, tetapi juga menjadi penghubung kepentingan daerah kaya energi itu dengan kebijakan nasional.

Di negara bagian Aden, nama Aby Zara' Al Mahrami mencuat sebagai kandidat presiden negara bagian. Basis pengaruh dan perannya dalam struktur keamanan selatan menjadikannya figur yang realistis untuk memimpin wilayah Aden dalam fase awal federalisasi.

Sementara itu, Amr bin Habreish disebut sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin Negara Bagian Hadramaut. Dukungan luas dari komunitas Hadhrami dan perannya dalam struktur lokal memberikan legitimasi sosial yang kuat.

Negara-negara bagian lain seperti Azal, Janad, dan Tihama dapat menyusul melalui mekanisme serupa, dengan mencari figur lokal yang memiliki penerimaan luas dan tidak memicu konflik baru.

Dengan model bertahap ini, federalisme tidak hadir sebagai guncangan politik besar, melainkan sebagai evolusi sistem. PLC tetap eksis, tetapi fungsinya berubah dari simbol transisi pascaperang menjadi fondasi awal Republik Federal Yaman.

Friday, 9 January 2026

Nasib Aset STC Yaman Pasca Pembubaran


Pembubaran Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC) memunculkan pertanyaan besar terkait nasib aset yang selama ini dikuasai kelompok tersebut. Selama hampir satu dekade, STC beroperasi layaknya negara dalam negara di wilayah selatan Yaman, dengan struktur pemerintahan, anggaran tahunan, sistem keuangan, hingga entitas bisnis sendiri.

Dalam konteks hukum negara, pembubaran sebuah entitas politik bersenjata seperti STC tidak hanya berdampak pada struktur militernya, tetapi juga pada seluruh aset yang berada di bawah kendalinya. Pemerintah Yaman dihadapkan pada tugas kompleks untuk memilah mana aset yang sah milik negara dan mana yang diperoleh melalui mekanisme ilegal atau penyalahgunaan kekuasaan.

Aset tidak bergerak menjadi isu pertama yang relatif jelas. Gedung perkantoran, markas, lahan, dan fasilitas umum yang sebelumnya merupakan milik negara Yaman, namun digunakan atau dikuasai STC, seharusnya kembali disita dan dikelola oleh pemerintah pusat. Penguasaan aset negara tanpa dasar hukum dianggap batal demi hukum setelah pembubaran organisasi tersebut.

Kantor-kantor pemerintahan di Aden dan wilayah selatan lain yang selama ini dijadikan basis administrasi STC pada dasarnya adalah properti negara. Dalam kerangka rekonsiliasi nasional, aset-aset ini dapat dialihkan kembali untuk mendukung layanan publik, termasuk administrasi sipil dan keamanan resmi.

Persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika menyangkut aset bergerak. Uang tunai, simpanan perbankan, emas, dan aset likuid lain yang dikuasai STC memerlukan proses audit dan penelusuran hukum yang mendalam. Aset semacam ini tidak memiliki identitas fisik tetap, sehingga rawan dipindahkan atau disembunyikan.

Selama bertahun-tahun, STC diketahui memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari berbagai pos, mulai dari dukungan eksternal, pendapatan pelabuhan, pajak lokal, hingga aktivitas perusahaan yang berafiliasi dengan struktur dewan tersebut. Semua aliran dana ini kini menjadi objek penyelidikan negara.

Laporan mendesak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Yaman, dan Kejaksaan Umum menyoroti keberadaan dana besar di sejumlah rekening perbankan. Informasi tersebut menyebut adanya simpanan sekitar 100 miliar rial Yaman yang terkait dengan apa yang disebut sebagai komite ekonomi STC.

Dana tersebut dilaporkan tersimpan di Bank Al-Qutaibi dan Bank Al-Yusri, dua lembaga keuangan yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan struktur keuangan STC. Keberadaan dana sebesar itu memperkuat anggapan bahwa STC telah menjalankan sistem fiskal paralel di luar kendali negara.

Jika terbukti dana tersebut berasal dari pendapatan publik atau aset negara, maka secara hukum wajib disita dan dikembalikan ke Bank Sentral Yaman. Prinsip dasarnya adalah bahwa tidak satu pun kelompok non-negara berhak menguasai keuangan publik.

Seruan untuk segera membekukan dan menyita seluruh rekening terkait STC menjadi semakin keras. Pemerintah diminta bertindak cepat untuk mencegah pengalihan dana ke luar negeri atau ke jaringan keuangan informal yang sulit dilacak.

Audit terhadap kepemilikan Bank Al-Qutaibi juga menjadi sorotan penting. Jika bank tersebut terbukti menjadi instrumen pengelolaan dana ilegal, maka negara berhak mengambil alih asetnya atau setidaknya menempatkannya di bawah pengawasan ketat.

Kasus Bank Al-Yusri bahkan dinilai lebih sensitif karena disebut-sebut terkait langsung dengan tokoh utama STC, Aidrous Al-Zubaidi. Penelusuran kepemilikan, sumber modal, dan aliran dana bank tersebut menjadi krusial dalam upaya pemulihan keuangan negara.

Kejaksaan Umum Yaman memiliki peran sentral dalam proses ini. Tanpa langkah hukum yang tegas, pembubaran STC berisiko menjadi simbolis semata, sementara aset-aset strategis tetap berada di tangan jaringan lama.

Nilai 100 miliar rial Yaman yang disebut dalam laporan tersebut bukan angka kecil. Dana sebesar itu dinilai cukup untuk membayar gaji pegawai negeri selama enam bulan, sebuah kebutuhan mendesak di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan Yaman.

Bagi masyarakat, isu aset STC bukan sekadar persoalan politik, tetapi menyangkut hak dasar mereka atas pelayanan negara. Dana publik yang selama ini hilang dari sistem resmi berpotensi menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi.

Pengembalian aset STC juga menjadi ujian keseriusan pemerintah Yaman dalam menegakkan kedaulatan negara. Selama bertahun-tahun, keberadaan entitas paralel seperti STC melemahkan otoritas pusat dan menciptakan preseden berbahaya.

Di sisi lain, proses ini harus dilakukan dengan kehati-hatian hukum agar tidak memicu kekacauan baru. Penyitaan aset harus berbasis bukti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Langkah cepat namun terukur diperlukan untuk memastikan bahwa pembubaran STC benar-benar diikuti oleh pemulihan aset negara. Keterlambatan hanya akan memberi ruang bagi praktik penghilangan jejak keuangan.

Kasus STC menunjukkan bagaimana konflik berkepanjangan melahirkan struktur ekonomi bayangan. Mengakhiri konflik tidak cukup dengan pembubaran militer, tetapi juga harus menyentuh akar finansialnya.

Bagi Yaman, penanganan aset STC adalah momentum penting untuk menata ulang negara pascakonflik. Keberhasilan atau kegagalan langkah ini akan menentukan arah reformasi institusional ke depan.

Pada akhirnya, aset yang dikuasai STC bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan milik rakyat Yaman. Mengembalikannya ke negara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga langkah moral untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.

Baca selanjutnya

Thursday, 8 January 2026

Suriah-Yaman, Dua Gaya Kepemimpinan di Krisis: Hadramaut vs Aleppo


Perkembangan terbaru konflik di Aleppo utara menunjukkan dinamika keamanan yang semakin kompleks, terutama di lingkungan Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh. Bentrokan antara pasukan pemerintah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) meningkat tajam, memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari rumah mereka dalam beberapa hari terakhir. Operasi militer tersebut merupakan eskalasi signifikan setelah upaya negosiasi sebelumnya stagnan dan kesepakatan integrasi militer dari Maret 2025 belum terealisasi sepenuhnya.

Gubernur Aleppo Azzam al‑Gharib, yang dilantik pada akhir 2024 sebagai bagian dari pemerintahan transisi Suriah dan dikenal sebagai tokoh militer‑politisi, memainkan peran sentral dalam respons pemerintah terhadap konflik ini. Dalam beberapa pernyataan publik via media sosial, Gharib mengklaim bahwa sejumlah besar anggota SDF di Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh telah defect atau melarikan diri, membuka peluang bagi pasukan keamanan Suriah untuk mengamankan wilayah tersebut.

Di sisi lain, Gharib juga terlibat dalam berbagai upaya stabilisasi sosial dan administrasi di Aleppo di luar garis depan militer. Ia terlibat dalam program pembagian kota menjadi lima sektor administratif untuk mempercepat pelayanan publik dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga sipil.

Dalam menghadapi krisis kemanusiaan akibat pengungsian massal, Gharib juga melakukan kunjungan ke pusat‑pusat pengungsian untuk meninjau kondisi warga terdampak dan layanan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya mencakup aspek logistik dan sosial di tengah konflik.

Namun, gaya komunikasi Gharib cenderung lebih tertutup dan teknis. Ia menggunakan pernyataan di platform seperti X (sebelumnya Twitter) untuk menyampaikan informasi perkembangan militer, tetapi kurang tampil dalam pidato televisi langsung yang mengarah ke publik luas. Analis melihat pendekatan ini lebih fokus pada operasi di lapangan dan koordinasi internal daripada mobilisasi opini publik.

Sebagai bagian dari respons gubernur terhadap ketidakstabilan, Gharib secara aktif mengimbau warga untuk berhati‑hati di tengah mortir dan shelling yang tak pandang bulu, serta meminta masyarakat menjauhi area berbahaya demi keselamatan mereka.

Sementara itu, di Hadramaut (Yaman), gaya kepemimpinan Gubernur Salem al‑Khanbashi menunjukkan sikap yang lebih langsung dan politis terhadap ancaman keamanan internal. Ia secara terbuka menyampaikan ultimatum kepada Dewan Transisi Selatan (STC) untuk menarik pasukannya dari provinsi timur atau menghadapi konfrontasi militer, menjadikan pernyataannya sebagai headline televisi dan media sosial.

Pidato Khanbashi di stasiun televisi pemerintah Al‑Ekhbariya mencerminkan strategi komunikasi agresif yang dirancang tidak hanya untuk menekan STC, tetapi juga untuk menggalang dukungan publik dan legitimasi nasional serta regional dalam upaya mempertahankan kedaulatan provinsi.

Keputusan pemerintah Yaman bahkan memberikan mandat penuh kepada Khanbashi sebagai komandan pasukan “Homeland Shield” di Hadramaut, sedikit banyak menunjukkan kepercayaan pusat terhadap gaya kepemimpinannya yang tegas dan responsif.

Tantangan di Hadramaut sendiri tidak sederhana. Meskipun ada beberapa penarikan pasukan STC dari area tertentu seperti bandara Al‑Mukalla dan Dhabba, pasukan besar tetap berada di Wadi Hadramout dan Shibam, menunjukkan kompleksitas konflik yang harus dihadapi Khanbashi secara langsung.

Perbedaan antara kedua gubernur ini terlihat kontras dalam cara mereka menghadapi isu mereka masing‑masing. Gharib di Aleppo lebih fokus pada operasi militer teknis dan stabilisasi administrasi sambil mencoba menjaga komunikasi terbatas kepada publik, sedangkan Khanbashi memilih pendekatan lebih politis dan kampanye media langsung untuk menekan lawan serta mendapatkan dukungan publik.

Situasi di Aleppo dipengaruhi oleh sensitivitas etnis dan perjanjian militer yang rumit, sehingga gaya kepemimpinan Gharib lebih hati‑hati dan terkoordinasi dengan struktur keamanan nasional yang lebih besar. Hal ini mencerminkan tantangan unik yang tidak hanya militer tetapi juga sosial dan politik.

Sebaliknya, Hadramaut menghadapi tantangan langsung terhadap kedaulatan wilayah dari kelompok bersenjata yang memiliki dukungan eksternal, sehingga pidato publik tegas Khanbashi menjadi bagian tak terpisahkan dari tekanan politik yang ia lakukan.

Dalam konteks crisis communication, Gharib mungkin memilih strategi yang lebih berhati‑hati karena konflik Aleppo melibatkan populasi besar yang rentan, sehingga pernyataan terbuka yang terlalu keras bisa menimbulkan kepanikan atau salah tafsir.

Sementara itu, Khanbashi tampak menggunakan retorika kuat sebagai alat untuk mempertegas otoritas pemerintahan pusat atas wilayah yang diperebutkan, sebuah pendekatan yang biasa digunakan ketika stabilitas negara secara langsung dipertaruhkan.

Tantangan logistik juga berbeda. Gharib harus menangani dampak pengungsian massal yang mencapai puluhan bahkan ratus ribu jiwa dari konflik di Aleppo utara, menciptakan krisis kemanusiaan yang perlu penanganan sistemik.

Khanbashi di Hadramaut harus menyeimbangkan antara ancaman keamanan dan pengelolaan sumber daya alam strategis, terutama di wilayah yang kaya minyak, di tengah tekanan politik dari aktor regional.

Perbedaan gaya ini juga mencerminkan konteks politik yang berbeda: Aleppo berada di negara yang baru keluar dari perang panjang dan sedang mencoba membangun ulang institusinya, sedangkan Hadramaut menghadapi konflik internal yang berkaitan erat dengan fragmentasi nasional.

Kritikus mengatakan pendekatan Gharib tampak kurang “hadir secara publik” dibandingkan Khanbashi, tetapi pendukungnya menilai bahwa fokus Gharib pada stabilitas lapangan menunjukkan prioritas pragmatis di tengah krisis kompleks.

Sebaliknya, penggunaan pidato televisi oleh Khanbashi dinilai efektif dalam menyatukan sentimen nasional dan mengirim sinyal kuat kepada STC dan aktor lain bahwa pemerintah tidak akan mundur.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam krisis bukan satu ukuran yang sama untuk semua. Gaya yang lebih langsung dan publik bisa efektif di satu konteks, sementara pendekatan yang lebih teknis dan terkoordinasi dengan struktur luas lebih cocok di konteks lain.

Akhirnya, kedua gubernur menghadapi tantangan besar masing‑masing: Gharib di tengah konflik perkotaan yang rumit dan krisis kemanusiaan, dan Khanbashi dalam mempertahankan kedaulatan wilayah di tengah tekanan kelompok bersenjata. Pilihan gaya mereka mencerminkan kebutuhan strategis serta konteks politik dan sosial provinsi mereka.


Baca selanjutnya 

Pemerintah Yaman Reshuffle Menteri Pertahanan


Pergantian Menteri Pertahanan Yaman kembali memicu perhatian luas di tengah situasi politik dan keamanan yang rapuh. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Mohammed Al-Daeri diperkirakan akan beralih kepada perwira asal Hadramaut, Mayor Jenderal (Purn.) Pilot Fayez Mansour Al-Tamimi, sosok yang dikenal dengan julukan Abu Walid. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah penting yang menandai meningkatnya peran figur-figur Hadrami dalam lingkaran pengambilan keputusan nasional. Al-Daeri dianggap tokoh yang dekat dengan STC dan beberapa bulan lalu menghadiri parade 'tentara selatan' di Aden.

Ucapan selamat pun mengalir dari berbagai kalangan, khususnya dari Hadramaut, yang selama ini merasa kontribusinya kerap terpinggirkan. Al-Tamimi disebut sebagai figur profesional dengan rekam jejak militer yang panjang, sekaligus simbol “hak politik” yang lama dinanti oleh masyarakat Hadramaut di tingkat pusat. Pemerintah berharap kehadirannya dapat memperkuat institusi pertahanan di tengah fragmentasi kekuatan bersenjata.

Namun, pergantian Menhan ini terjadi bersamaan dengan mencuatnya kembali isu lama yang sangat sensitif, yakni dugaan aliran anggaran negara dalam jumlah besar kepada Dewan Transisi Selatan (STC) yang dipimpin Aidrous Al-Zubaidi. Isu ini kembali ramai setelah kesaksian dan pernyataan terbuka sejumlah jurnalis dan tokoh politik Yaman.

Disebutkan bahwa hanya sebulan setelah Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) dibentuk, Aidrous Al-Zubaidi mengajukan syarat keras agar pemerintah bisa beroperasi dari Aden. Syarat itu adalah pencairan dana sebesar 10 miliar riyal Yaman setiap bulan untuk operasional STC. Dalam kondisi ekonomi yang sudah tercekik, tuntutan tersebut menjadi tekanan politik yang sangat berat.

Kala itu, ekspor minyak terhenti dan kas negara berada pada titik kritis. Namun, menurut berbagai kesaksian, tuntutan tersebut tetap dipaksakan dengan ancaman bahwa tanpa dana itu, baik pemerintah maupun kepemimpinan presiden tidak akan bisa bekerja dari Aden. Dalih yang digunakan adalah “biaya operasional” STC, meski tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Tak lama berselang, dana tersebut benar-benar dicairkan melalui Kementerian Keuangan dengan pos anggaran yang disebut “mengambang”. Dana itu, menurut sumber-sumber yang mengungkap kasus ini, diambil langsung dari bank-bank negara dan kemudian dipindahkan ke bank-bank komersial swasta.

Dampaknya cepat terasa dan sangat merusak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, gaji sektor-sektor sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian mulai tersendat bahkan terhenti. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pegawai negeri sipil dialihkan demi menutup kewajiban pembayaran kepada STC.

Pada masa Perdana Menteri Maeen Abdulmalik, pencairan pertama dilakukan. Ketika ia digantikan oleh Ahmed Awad bin Mubarak, situasi ini disebut sempat ditolak. Namun, menurut kesaksian yang beredar, penolakan itu tidak bertahan lama karena adanya tekanan dan ancaman politik.

Situasi serupa berlanjut pada masa Perdana Menteri Salem bin Breik. Meski disebut berulang kali mencoba menunda dan bahkan mengancam mundur, praktik pencairan dana tersebut tetap berjalan. Sejak saat itu, krisis keterlambatan gaji pegawai sipil semakin kronis dan meluas.

Sejumlah jurnalis Yaman mengaku mengetahui praktik ini namun tidak berani bersuara karena tekanan politik dan keamanan. Publik hanya melihat gejala di permukaan berupa terhentinya gaji, tanpa mengetahui bahwa sumber masalahnya berada di tingkat elite kekuasaan.

Pengungkapan terbaru dari jurnalis ekonomi Wadih Al-Foudai memperinci skema anggaran tersebut. STC disebut menerima 7 miliar riyal untuk logistik dan 2,5 hingga 3,5 miliar riyal untuk bahan bakar, sehingga totalnya mencapai sekitar 10,5 miliar riyal per bulan.

Ketika Arab Saudi menghentikan pembayaran gaji kepada STC, muncul “bantuan khusus” senilai 7 miliar riyal, yang membuat total dana melonjak hingga 17,5 miliar riyal. Setelah Uni Emirat Arab mengambil alih pembayaran gaji STC, angka tersebut kembali turun ke kisaran 10,5 miliar riyal per bulan.

Angka 10 miliar riyal Yaman dianggap jumlah yang sangat besar bagi negara yang ekonominya nyaris runtuh. Fakta ini semakin memperkuat kemarahan publik terhadap elite politik bersenjata.

Ketua Parlemen Yaman, Ahmed bin Daghar, ikut bersuara dengan nada reflektif dan emosional. Ia menyerukan agar pelarian Aidrous Al-Zubaidi ke Abu Dhabi menjadi penutup bab konflik di selatan, sekaligus awal bagi kembalinya akal sehat dan supremasi hukum.

Bin Daghar menegaskan bahwa kekerasan dan politik kekuatan tidak pernah membawa selain penderitaan bagi rakyat. Menurutnya, apa yang terjadi di selatan pada dasarnya adalah konflik antar saudara yang berubah menjadi pertumpahan darah karena ambisi dan salah perhitungan.

Ia juga menekankan peran Arab Saudi yang berhasil menghentikan pertumpahan darah, seraya mengakui bahwa stabilitas yang ada saat ini bukanlah hasil kedewasaan internal semata. Aden, katanya, kini berbeda dengan kehadiran pasukan seperti Al-Amaliqa dan Dir’ Al-Watan yang dipandang sebagai perisai negara.

Dalam konteks inilah, Fayez Al-Tamimi sebagai calon Menteri Pertahanan memperoleh makna yang lebih luas. Tantangan yang dihadapinya bukan hanya soal restrukturisasi militer, tetapi juga mengembalikan disiplin anggaran dan supremasi negara atas kelompok bersenjata.

Publik Yaman kini menanti apakah era baru di Kementerian Pertahanan akan diiringi keberanian politik untuk menghentikan kebocoran anggaran dan mengembalikannya kepada hak-hak dasar rakyat, terutama gaji sektor sipil. Luka akibat bertahun-tahun ketidakadilan masih membekas dalam.

Pergantian Menhan dan terbongkarnya skandal anggaran STC akhirnya memperlihatkan satu hal yang sama: krisis Yaman bukan semata krisis perang, melainkan krisis tata kelola dan keberanian elite. Di titik inilah masa depan negara kembali dipertaruhkan.

Catatan

Jika digunakan asumsi 1 dolar AS = 240 riyal Yaman, maka 10 miliar riyal Yaman setara sekitar 41,7 juta dolar AS. Angka ini diperoleh dengan membagi total riyal dengan nilai tukar dolar, sehingga 10.000.000.000 riyal dibagi 240 menghasilkan kurang lebih 41,7 juta dolar. Bila dana sebesar ini dibayarkan secara rutin setiap bulan, maka dalam satu tahun nilainya dapat menembus sekitar 500 juta dolar AS, jumlah yang sangat besar untuk negara dengan ekonomi yang sedang runtuh dan pendapatan negara yang terbatas.

Selanjutnya, jika 500 juta dolar AS dikonversi ke rupiah dengan kurs rata-rata Rp16.000 per dolar, maka nilainya mencapai sekitar Rp8 triliun. Bahkan dengan kurs yang lebih rendah atau lebih tinggi sekalipun, kisarannya tetap berada di level Rp7–8 triliun per tahun. Perbandingan ini memperlihatkan betapa masifnya nilai anggaran tersebut jika dilihat dalam konteks Asia Tenggara, terlebih bila disandingkan dengan kondisi Yaman yang mengalami krisis fiskal, keterlambatan gaji pegawai sipil, dan ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal.

Wednesday, 7 January 2026

Saudi Diisukan akan Beli Pesawat JF-17 dari Pakistan

Wacana pengalihan sekitar 2 miliar dolar AS dari pinjaman Arab Saudi kepada Pakistan menjadi pembelian jet tempur JF-17 memunculkan spekulasi luas di kalangan pengamat pertahanan kawasan. Banyak analis menilai kecil kemungkinan jet tempur tersebut akan dioperasikan langsung oleh Angkatan Udara Kerajaan Saudi (RSAF).

Saudi selama ini dikenal mengoperasikan pesawat tempur kelas berat dan menengah buatan Barat seperti F-15SA, Eurofighter Typhoon, serta F-15S yang memiliki standar interoperabilitas tinggi dengan Amerika Serikat dan NATO. Dalam konteks ini, JF-17—meski modern—dipandang berada di luar ekosistem utama RSAF.

Sejumlah pengamat justru memperkirakan JF-17 tersebut akan dialokasikan untuk negara-negara mitra dan wilayah pengaruh Saudi yang tengah menghadapi konflik berkepanjangan. Skema yang banyak dibicarakan adalah pembagian terbatas, sekitar 10 unit per negara, kepada Yaman, Suriah, Sudan, dan Somalia.

Yaman menjadi kandidat paling masuk akal, mengingat Saudi telah lama terlibat langsung dalam dinamika keamanan negara tersebut. Pemerintahan Yaman yang didukung Riyadh hingga kini tidak memiliki kekuatan udara tempur yang memadai akibat perang dan fragmentasi institusi militer.

Suriah juga disebut dalam spekulasi ini, khususnya dalam skenario jangka panjang pascakonflik apabila terbentuk pemerintahan atau struktur militer baru yang lebih sejalan dengan poros Arab. Dalam kondisi seperti itu, pesawat tempur murah, multirole, dan tidak bergantung pada Barat akan menjadi pilihan rasional.

Sementara itu, Sudan dan Somalia dipandang sebagai dua negara rapuh yang berada di jalur strategis Laut Merah dan Tanduk Afrika. Bagi Saudi, stabilitas di kawasan ini berkaitan langsung dengan keamanan jalur pelayaran, energi, dan perdagangan internasional.

JF-17 Block III dinilai cocok untuk skema semacam ini. Pesawat tersebut relatif murah, memiliki radar AESA, mampu membawa rudal jarak jauh, dan tidak terikat pada pembatasan politik Barat seperti halnya jet tempur buatan Amerika atau Eropa.

Pengamat juga mengingatkan bahwa strategi ini bukanlah hal baru bagi Riyadh. Pada akhir 1970-an, Arab Saudi pernah mendanai pembelian pesawat tempur Northrop F-5 untuk Angkatan Udara Yaman Utara sebagai bagian dari paket bantuan militer Amerika Serikat.

Pada 1979, Saudi secara langsung membiayai akuisisi F-5E Tiger II dan F-5B latih-tempur bagi Yaman Utara, membantu negara tersebut memperkuat kemampuan udara menghadapi ancaman dari Yaman Selatan (PDRY). Skema itu menjadi contoh awal bagaimana Saudi menggunakan kekuatan finansialnya untuk membentuk keseimbangan militer regional tanpa harus menambah armada domestik.

Dengan latar sejarah tersebut, dugaan bahwa JF-17 akan berfungsi sebagai “pesawat proxy” bagi sekutu Saudi dinilai masuk akal. Bagi Riyadh, langkah ini lebih efisien secara politik dan strategis dibandingkan memasukkan platform baru ke dalam struktur RSAF yang sudah sangat kompleks.

Jika skenario ini terwujud, maka kesepakatan JF-17 bukan sekadar transaksi militer, melainkan bagian dari upaya Saudi membangun kembali arsitektur keamanan regional melalui pendanaan, distribusi alutsista, dan pengaruh strategis jangka panjang.

Dengan nilai sekitar 2 miliar dolar AS, rencana pengalihan pinjaman Arab Saudi kepada Pakistan menjadi pembelian pesawat tempur JF-17 membuka berbagai skenario mengenai jumlah unit yang dapat diperoleh dan bagaimana pesawat tersebut akan dimanfaatkan secara strategis.

Para pengamat pertahanan memperkirakan dana tersebut hampir pasti dialokasikan untuk varian JF-17 Block III, versi paling modern yang telah dilengkapi radar AESA, avionik generasi terbaru, serta kemampuan membawa rudal jarak jauh, sehingga relevan untuk kebutuhan konflik modern.

Harga satu unit JF-17 Block III diperkirakan berada di kisaran 30–35 juta dolar AS. Dengan asumsi pembelian murni tanpa paket pendukung, anggaran 2 miliar dolar secara teoritis dapat menghasilkan sekitar 55 hingga 65 unit pesawat.

Namun dalam praktik pengadaan militer, pembelian pesawat tempur hampir selalu disertai paket persenjataan, pelatihan pilot dan teknisi, simulator, serta dukungan logistik awal. Paket tambahan ini umumnya menyerap 30 hingga 40 persen dari total nilai kontrak.

Dengan skema kontrak yang lebih realistis, nilai efektif untuk pembelian pesawat murni menyusut, sehingga jumlah JF-17 yang dapat diperoleh diperkirakan berada di kisaran 45 hingga 55 unit.

Jumlah tersebut membuka peluang distribusi terbatas kepada negara-negara mitra Arab Saudi yang berada di wilayah konflik atau kawasan strategis, tanpa membebani Angkatan Udara Kerajaan Saudi dengan platform baru yang berbeda dari armada Barat yang selama ini dioperasikan.

Dalam salah satu skenario yang banyak dibicarakan, sekitar 40 unit dapat dibagi rata ke empat negara, yakni Yaman, Suriah, Sudan, dan Somalia, masing-masing memperoleh kurang lebih 10 pesawat tempur untuk membangun kembali kemampuan udara dasar mereka.

Sisa unit, jika ada, dapat dialokasikan sebagai cadangan, sumber suku cadang, atau digunakan untuk pelatihan bersama, sekaligus menjaga fleksibilitas politik Saudi dalam menyesuaikan dukungan kepada masing-masing mitra.

Pendekatan ini mengingatkan pada pola lama kebijakan pertahanan Saudi, yang tidak selalu mengandalkan pengerahan langsung kekuatan militernya, melainkan memanfaatkan kekuatan finansial untuk membentuk keseimbangan militer regional melalui negara mitra.

Pada akhir 1970-an, Saudi pernah mendanai pembelian jet tempur Northrop F-5 untuk Yaman Utara, sebuah langkah yang kala itu efektif memperkuat sekutu tanpa menambah beban struktural pada angkatan udara Saudi sendiri.

Dengan demikian, skenario penggunaan dana 2 miliar dolar untuk puluhan JF-17 tidak hanya soal angka pesawat, melainkan mencerminkan strategi jangka panjang Arab Saudi dalam mengelola pengaruh, stabilitas, dan proyeksi kekuatan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Timur.



Abdullah Al Alimi Serukan Persatuan Nasional



Anggota Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman, Abdullah Al Alimi, menyampaikan pernyataan terbuka terkait perkembangan keamanan dan politik yang terjadi di provinsi-provinsi selatan Yaman menyusul pemberontakan yang dikaitkan dengan Aidrous Al-Zubaidi. Pernyataan itu disampaikan melalui cuitan yang menekankan pentingnya menjaga negara dan institusi resminya.

Al Alimi menyatakan bahwa situasi yang berlangsung saat ini bukanlah kondisi yang diharapkan oleh semua pihak. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak membawa kebahagiaan, meskipun telah ada berbagai upaya serius untuk mencegah eskalasi yang lebih luas.

Menurutnya, berbagai langkah dan mediasi telah dilakukan oleh Arab Saudi bersama Dewan Kepemimpinan Presidensial untuk menghindari tercapainya situasi genting tersebut. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa tantangan keamanan tetap sulit dikendalikan.

Al Alimi menolak anggapan bahwa peristiwa di wilayah selatan dapat dipahami sebagai kemenangan satu pihak atas pihak lain. Ia juga menepis narasi yang mencoba menggambarkan situasi tersebut sebagai kekalahan atau keuntungan politik bagi kelompok tertentu.

Dalam pandangannya, apa yang terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai upaya mengembalikan kewibawaan negara, institusi pemerintahan, serta legitimasi dan rujukan hukum yang sah. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas umum dan ketenteraman masyarakat.

Al Alimi menekankan perlunya menjelaskan realitas yang terjadi secara objektif, tanpa terjebak dalam logika konflik berkepanjangan maupun klaim kemenangan semu yang berpotensi memperkeruh suasana.

Ia kemudian mengajak seluruh elemen politik dan sosial di Yaman untuk menunjukkan sikap tanggung jawab nasional. Seruan itu ditujukan kepada partai politik, tokoh masyarakat, aktivis, serta kalangan media.

Menurut Al Alimi, tantangan terbesar saat ini adalah kemampuan seluruh pihak untuk menyatukan barisan dan menghindari konflik-konflik kecil yang justru melemahkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Ia mengingatkan bahwa provokasi, perdebatan tidak produktif, serta manuver politik sempit hanya akan memperdalam perpecahan di tengah situasi yang sangat sensitif.

Al Alimi menegaskan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partai, kelompok, maupun ambisi personal. Ia menilai bahwa persatuan di sekitar negara dan institusinya merupakan syarat utama untuk keluar dari krisis.

Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti pentingnya peran negara dan lembaga resmi dalam menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah Yaman.

Tanggung jawab tersebut, menurutnya, tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga otoritas lokal dan seluruh warga negara yang memiliki komitmen terhadap persatuan nasional.

Al Alimi menyatakan bahwa penegakan hukum dan perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil oleh institusi negara.

Ia menilai bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi bagi upaya pemulihan politik dan ekonomi Yaman yang telah lama terdampak konflik.

Dalam konteks regional, Al Alimi secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap peran Arab Saudi dalam mendukung keamanan dan stabilitas di berbagai provinsi Yaman.

Ia menilai keterlibatan Saudi bersifat konstruktif, terutama dalam upaya meredakan ketegangan, menyatukan front internal, dan memperkuat jalur legitimasi pemerintahan yang diakui.

Menurut Al Alimi, dukungan tersebut berkontribusi pada upaya menjaga keberlangsungan negara dan mencegah fragmentasi politik yang lebih dalam.

Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, terutama setelah meningkatnya ketegangan di wilayah selatan.

Sejumlah pengamat menilai seruan Al Alimi mencerminkan kekhawatiran serius atas potensi meluasnya konflik internal jika narasi kemenangan dan kekalahan terus dipertajam.

Di akhir pernyataannya, Al Alimi menegaskan kembali bahwa fase saat ini menuntut kebijaksanaan, kesabaran, dan tanggung jawab kolektif demi masa depan Yaman yang lebih stabil.

Ia menutup dengan pesan bahwa menjaga negara dan legitimasi institusinya merupakan kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sempit jangka pendek.

Monday, 5 January 2026

Yaman: Gubernur Shabwa Perketat Kendali Keamanan


Gubernur Shabwa, Awadh bin Al-Wazir Al-Awlaqi, kembali menegaskan perannya sebagai pusat kendali keamanan di provinsi kaya energi tersebut, di tengah dinamika penarikan sebagian pasukan Dewan Transisi Selatan yang didukung Uni Emirat Arab dari wilayah barat Shabwa.

Laporan lapangan menyebutkan adanya penarikan unit-unit tertentu STC dari kawasan Arma di Shabwa bagian barat. Perkembangan ini dipandang sebagai sinyal berubahnya peta kekuatan keamanan di provinsi yang selama dua tahun terakhir relatif stabil.

Seiring dengan itu, beredar informasi bahwa pasukan Dir‘ al-Watan atau Perisai Nasional bersiap memasuki Shabwa. Kehadiran pasukan ini dipahami sebagai bagian dari penguatan otoritas negara di bawah Pemerintah Republik Yaman dan Dewan Kepemimpinan Presiden.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Awadh Al-Wazir bergerak cepat dengan mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh unit keamanan, militer, dan pos pemeriksaan di Shabwa untuk meningkatkan pengawasan wilayah.

Dalam arahannya, gubernur memerintahkan pelarangan total terhadap perlintasan barang hasil penjarahan. Ia juga menekankan agar Shabwa tidak dijadikan koridor aman bagi pelaku kriminal, penjarah, maupun kelompok bersenjata yang melarikan diri dari wilayah konflik lain.

Langkah ini dinilai penting mengingat posisi geografis Shabwa yang menghubungkan Yaman selatan, timur, dan tengah. Tanpa pengendalian ketat, provinsi ini berpotensi menjadi jalur transit ilegal yang mengancam stabilitas regional.

Gubernur Shabwa juga memimpin langsung rapat Komite Keamanan Provinsi. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi stabilitas Shabwa dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh pasukan resmi yang bertugas di wilayah itu.

Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun kekuatan bersenjata yang diperbolehkan masuk ke Shabwa tanpa koordinasi dan persetujuan resmi dari otoritas provinsi. Pernyataan ini dimaknai sebagai penegasan supremasi pemerintahan sipil atas aparat keamanan.

Menurut keterangan resmi, seluruh unit militer dan keamanan di Shabwa berada langsung di bawah komando dan arahan gubernur. Struktur komando terpadu ini disebut menjadi kunci keberhasilan Shabwa menjaga stabilitas dibandingkan sejumlah provinsi selatan lainnya.

Dalam rangka memperkuat koordinasi lapangan, Gubernur Awadh Al-Wazir juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Pasukan Al-Amaliqa Al-Janubiya atau Brigade Raksasa Selatan yang ditempatkan di Shabwa.

Dalam pertemuan itu, gubernur menegaskan bahwa tugas utama Pasukan Al-Amaliqa adalah menghadapi kelompok Houthi dan mengamankan batas-batas administratif Shabwa, bukan terlibat dalam konflik politik internal di wilayah selatan.

Penegasan tersebut dianggap penting untuk menjaga fokus operasi militer agar tidak menyimpang dari mandat nasional dalam menghadapi ancaman Houthi yang masih aktif di beberapa front.

Pendekatan Awadh Al-Wazir dinilai mengombinasikan ketegasan keamanan dengan pengelolaan politik lokal. Ia berupaya mencegah benturan antar-kekuatan bersenjata dengan menempatkan seluruh aktivitas keamanan di bawah payung hukum negara.

Sejumlah pengamat menilai Shabwa kini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai pengendali keamanan efektif, meski berada di tengah persaingan pengaruh antara pemerintah pusat, STC, dan aktor regional.

Stabilitas Shabwa juga tak lepas dari dukungan kabilah-kabilah utama yang memiliki hubungan historis dengan gubernur. Dukungan sosial ini memperkuat legitimasi kebijakan keamanan yang diterapkan.

Dengan berkurangnya kehadiran milisi separatis di beberapa titik, ruang gerak pemerintah daerah untuk mengonsolidasikan aparat keamanan semakin terbuka. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga netralitas pasukan di lapangan.

Masuknya pasukan Dir‘ al-Watan, jika terealisasi, diperkirakan akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk menghindari gesekan dengan pasukan yang sudah ada.

Gubernur Shabwa menegaskan bahwa stabilitas provinsi adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh kepentingan politik apa pun. Setiap upaya mengacaukan keamanan akan ditindak sesuai hukum.

Dalam konteks nasional, langkah-langkah ini sejalan dengan strategi Dewan Kepemimpinan Presiden untuk memulihkan otoritas negara di provinsi-provinsi selatan dan timur Yaman.

Shabwa, dengan kendali keamanan yang terpusat di tangan gubernur, kini diposisikan sebagai benteng stabilitas dan contoh keberhasilan tata kelola keamanan di tengah konflik Yaman yang belum usai.

Sunday, 4 January 2026

Yaman: Apakah Aden akan Menjadi Beirut dan Berlin?

Dorongan agar militer di bawah komando Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman masuk ke Aden semakin kuat, namun di kalangan pengambil kebijakan muncul kesadaran bahwa merebut kendali penuh dari Dewan Transisi Selatan (STC) bukanlah skenario yang mudah diwujudkan dalam waktu dekat. Karena itu, sebagian kalangan mulai mengusulkan opsi antara, yakni penataan kekuasaan melalui sistem zonasi di dalam kota Aden.

Dalam skema ini, Aden tidak harus sepenuhnya direbut kembali oleh PLC, tetapi dibagi ke dalam wilayah-wilayah penguasaan yang jelas. STC hanya diperbolehkan hadir dan mengelola zona tertentu, sementara PLC dan institusi negara menguasai zona lain, terutama kawasan pemerintahan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas strategis nasional.

Pendekatan zonasi dipandang sebagai cara pragmatis untuk mencegah bentrokan langsung berskala besar di tengah kota. Dengan batas-batas yang disepakati, masing-masing pihak diharapkan menahan diri dan tidak melampaui wilayah pengaruhnya, sehingga stabilitas relatif bisa dipertahankan meski konflik politik belum terselesaikan.

Namun, opsi ini bukan tanpa risiko. Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa zonasi justru dapat mengukuhkan fragmentasi kekuasaan dan melemahkan simbol kedaulatan negara. Aden berpotensi berubah menjadi kota dengan otoritas ganda, di mana hukum, keamanan, dan administrasi berjalan berbeda tergantung siapa yang menguasai zona tertentu.

Sejarah memberikan contoh yang mengkhawatirkan. Kota Beirut pada masa perang saudara Lebanon dan Berlin semasa Perang Dingin menunjukkan bahwa pembagian kota berdasarkan faksi atau kekuatan politik dapat berlangsung lama dan menciptakan luka sosial yang mendalam. Dalam skenario terburuk, Aden bisa terjebak dalam situasi serupa, terbelah secara de facto meski secara formal tetap satu kota.

Di luar wacana zonasi, dorongan agar militer PLC hadir di Aden juga bertujuan mencegah agar Aden, Abyan, dan Lahj tidak dipersepsikan sebagai wilayah de facto milik STC. Tanpa kehadiran simbolik dan nyata negara, posisi PLC di selatan Yaman akan terus tergerus.

Kekhawatiran itu mendorong Presiden Rashad Al-Alimi mengeluarkan instruksi kepada Gubernur Abyan dan Shabwa agar tidak mengizinkan pasukan STC melintasi wilayah mereka untuk menyerang Hadramaut. Langkah ini dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak militer STC sekaligus mencegah eskalasi konflik ke wilayah timur.

Instruksi presiden tersebut dipahami sebagai sinyal bahwa PLC berupaya mengendalikan konflik melalui jalur administratif dan politik, bukan hanya kekuatan senjata. Hadramaut dipandang sebagai garis merah karena signifikansinya secara ekonomi dan demografis.

Kementerian Dalam Negeri Yaman juga mengambil posisi tegas dengan menyatakan aparatnya akan menghalau setiap pergerakan persenjataan berat dari Aden. Pernyataan ini memperkuat pesan bahwa negara tidak akan membiarkan mobilisasi militer sepihak yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan.

Meski demikian, pernyataan politik dan keamanan ini belum sepenuhnya meredam kekhawatiran di lapangan. Banyak analis menilai bahwa selama STC tetap memegang persenjataan berat di luar kendali negara, potensi kembalinya konflik bersenjata akan selalu terbuka.

Situasi di Provinsi Shabwa menjadi salah satu indikator paling jelas dari ketegangan tersebut. Sumber-sumber militer melaporkan bahwa pasukan STC yang didukung Uni Emirat Arab tengah melakukan penataan ulang posisi di wilayah itu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan konfrontasi.

Sebagian pasukan STC dilaporkan ditarik dari Hadramaut, sementara unit lain yang datang dari Aden, Lahj, dan Dhaleh kembali mengonsolidasikan kekuatan mereka di Shabwa. Pergerakan ini dinilai sebagai langkah defensif sekaligus persiapan menghadapi skenario terburuk.

Penguatan juga terjadi di sejumlah lokasi strategis seperti Distrik Arma, Al-Uqla, dan Kamp Harad. Titik-titik ini memiliki arti penting karena berada dekat jalur logistik dan kawasan energi.

Laporan lokal menyebutkan adanya penarikan kendaraan lapis baja dan senjata berat dari Kamp Marra, yang kemudian diserahkan kepada pasukan STC yang datang dari luar Shabwa. Langkah ini menimbulkan spekulasi tentang kesiapan menghadapi pertempuran skala lebih besar.

Selain itu, beberapa laporan menyebutkan pemindahan persenjataan artileri dan kendaraan lapis baja dari sejumlah brigade Pasukan Pertahanan Shabwa. Senjata-senjata ini diduga dialihkan kepada pasukan pendatang untuk mengantisipasi penolakan unit lokal terlibat konflik baru.

Pasukan Pertahanan Shabwa sendiri terdiri dari sembilan brigade tempur, dengan tiga brigade di antaranya dipimpin oleh komandan dan personel dari luar provinsi. Struktur ini kerap menjadi sumber ketegangan dengan masyarakat setempat.

Dari sisi kapabilitas, pasukan STC di Shabwa memiliki senjata berat, kendaraan lapis baja, hingga peluncur roket, menjadikannya kekuatan yang sulit diabaikan dalam perhitungan militer.

Uni Emirat Arab dilaporkan telah memasok ratusan kendaraan tempur dan lapis baja kepada pasukan STC, terutama menjelang peningkatan aktivitas militer di Hadramaut dan Mahra. Dukungan ini menambah dimensi regional dalam konflik internal Yaman.

Penyebaran pasukan STC ke wilayah gurun Shabwa bagian barat dan sekitar ladang minyak memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berkaitan erat dengan kontrol sumber daya ekonomi.

Dalam konteks ini, wacana zonasi di Aden kembali mencuat sebagai solusi sementara untuk mencegah ledakan konflik. Namun, solusi ini hanya akan efektif jika disertai kesepakatan politik yang lebih luas dan jaminan regional.

Tanpa itu, zonasi justru berisiko mengabadikan pembelahan kekuasaan dan mempercepat fragmentasi negara. Aden bisa menjadi simbol kegagalan konsolidasi pascaperang, bukan jembatan menuju stabilitas.

Pada akhirnya, pilihan yang dihadapi PLC bukanlah antara zonasi atau konfrontasi semata, melainkan bagaimana menegaskan kembali otoritas negara tanpa menjerumuskan selatan Yaman ke dalam perang baru. Aden kini menjadi cermin masa depan Yaman itu sendiri.

Upaya PLC Yaman Stabilkan Aden


Dorongan agar militer yang berada di bawah komando Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman masuk ke Aden kian menguat dalam beberapa hari terakhir, seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa kota pelabuhan strategis itu, bersama Abyan dan Lahj, perlahan dipersepsikan sebagai wilayah de facto milik Dewan Transisi Selatan (STC). Isu ini kembali membuka perdebatan lama tentang kedaulatan negara dan batas pengaruh aktor bersenjata non-negara di selatan Yaman.

Bagi kalangan pendukung PLC, kehadiran militer nasional di Aden dipandang sebagai langkah simbolik sekaligus praktis untuk menegaskan bahwa ibu kota sementara pemerintah Yaman tidak berada di bawah kontrol satu faksi politik tertentu. Tanpa langkah tegas, status Aden dikhawatirkan semakin kabur di mata publik domestik maupun internasional.

Kekhawatiran serupa juga mencuat terkait Abyan dan Lahj, dua provinsi yang secara geografis mengapit Aden dan selama ini menjadi jalur vital pergerakan pasukan. Jika ketiganya dianggap sebagai satu blok kekuasaan STC, maka ruang gerak pemerintah pusat di selatan akan semakin menyempit.

Dalam konteks ini, Presiden Rashad Al-Alimi dilaporkan telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Gubernur Abyan dan Shabwa agar tidak mengizinkan pasukan STC melintasi wilayah mereka untuk melancarkan operasi menuju Hadramaut. Perintah tersebut dipahami sebagai upaya mencegah eskalasi konflik horizontal antarkekuatan yang secara nominal sama-sama berada di kubu anti-Houthi.

Langkah presiden itu sekaligus mencerminkan kekhawatiran PLC terhadap potensi bentrokan terbuka jika STC terus melakukan ekspansi militer ke wilayah yang sensitif secara politik dan ekonomi. Hadramaut, dengan sumber daya energi dan posisi geografisnya, dipandang terlalu strategis untuk dijadikan ajang uji kekuatan.

Sikap keras juga ditunjukkan Kementerian Dalam Negeri Yaman yang menyatakan aparat keamanan akan menghalau pergerakan persenjataan berat dari Aden. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat berupaya menutup ruang mobilisasi militer sepihak yang dapat mengganggu keseimbangan rapuh di selatan.

Di tengah ketegangan itu, banyak pengamat memperingatkan bahwa jika STC tidak dilucuti atau setidaknya dikendalikan persenjataannya, potensi kembalinya perang berskala luas akan semakin dekat. Fragmentasi militer dianggap sebagai salah satu akar utama kegagalan stabilisasi pascaperang.

Laporan dari Provinsi Shabwa memperkuat kekhawatiran tersebut. Sumber-sumber militer menyebutkan bahwa pasukan STC yang didukung Uni Emirat Arab tengah melakukan penataan ulang posisi di wilayah itu, bersiap menghadapi kemungkinan masuknya kekuatan lain ke Shabwa.

Menurut sumber yang sama, sebagian pasukan STC sebelumnya ditarik dari Hadramaut, sementara unit lain yang datang dari Aden, Lahj, dan Dhale dikabarkan sedang mengonsolidasikan kekuatan. Pergerakan ini dinilai sebagai sinyal kesiapsiagaan menghadapi skenario konfrontasi.

Penguatan posisi STC dilaporkan terjadi di sejumlah titik strategis, termasuk Distrik Arma, Al-Uqla, serta Kamp Harad yang selama ini menjadi basis penting pasukan STC. Lokasi-lokasi tersebut memiliki nilai taktis karena dekat dengan jalur logistik dan wilayah kaya sumber daya.

Sumber lokal juga melaporkan penarikan kendaraan lapis baja dan senjata berat dari Kamp Marra, yang kemudian diserahkan kepada pasukan STC yang datang dari luar Shabwa. Langkah ini memunculkan spekulasi adanya persiapan tempur berskala lebih besar.

Selain itu, beredar laporan tentang pemindahan persenjataan artileri dan kendaraan lapis baja dari beberapa brigade Pasukan Pertahanan Shabwa. Senjata-senjata tersebut disebut diserahkan kepada unit pendatang, sebagai antisipasi jika terjadi penolakan dari komandan lokal untuk bertempur melawan Pasukan Perisai Nasional yang diperkirakan bergerak menuju Shabwa.

Pasukan Pertahanan Shabwa yang berada di bawah STC diketahui terdiri dari sembilan brigade tempur. Menariknya, tiga brigade di antaranya dipimpin dan diisi personel dari luar Shabwa, sebuah fakta yang kerap memicu ketegangan dengan komunitas lokal.

Dari sisi kemampuan militer, pasukan ini tidak bisa dipandang remeh. Mereka dilengkapi senjata berat, kendaraan lapis baja, hingga peluncur roket, menjadikannya salah satu kekuatan paling signifikan di selatan Yaman.

Dalam beberapa pekan terakhir, Uni Emirat Arab dilaporkan telah memasok sejumlah besar kendaraan tempur, panser, dan ratusan unit kendaraan militer kepada pasukan STC. Pengiriman ini terjadi tak lama sebelum STC meningkatkan aktivitas militernya di Hadramaut dan Mahra.

Pasukan STC juga didorong untuk menyebar di wilayah gurun Shabwa bagian barat serta di sekitar ladang-ladang minyak. Penempatan ini menambah dimensi ekonomi pada konflik, karena menyangkut kontrol atas sumber pendapatan vital.

Situasi ini membuat dorongan agar militer di bawah PLC masuk ke Aden semakin menguat. Bagi sebagian kalangan, langkah tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kekuatan dan mencegah satu pihak mendikte realitas politik di lapangan.

Namun, langkah itu juga mengandung risiko. Kehadiran pasukan PLC di Aden berpotensi memicu bentrokan langsung dengan STC jika tidak dibarengi mekanisme de-eskalasi yang jelas dan dukungan regional yang solid.

Di tengah ketidakpastian ini, masa depan selatan Yaman kembali berada di persimpangan. Tanpa kesepakatan jelas tentang integrasi militer dan pembagian kewenangan, bayang-bayang konflik baru terus menghantui.

Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya adalah apakah PLC mampu menegaskan otoritas negara tanpa mendorong Yaman kembali ke siklus perang internal. Dinamika di Aden, Abyan, Lahj, dan Shabwa akan menjadi penentu arah stabilitas Yaman dalam waktu dekat.

Saturday, 3 January 2026

Kasus Ukraina dkk: Ketika Perang Menggerus Kekuatan Negara

Konflik bersenjata berkepanjangan hampir selalu meninggalkan jejak yang sama: runtuhnya kapasitas militer dan industri strategis sebuah negara. Dari Ukraina hingga Yaman, perang tidak hanya menghancurkan kota dan menelan korban jiwa, tetapi juga memutus kesinambungan pengetahuan, teknologi, dan kemampuan produksi pertahanan yang dibangun puluhan tahun.

Ukraina menjadi contoh paling mutakhir dari proses tersebut. Perang skala besar yang berlangsung sejak 2022 memaksa negara ini mengalihkan seluruh energi nasionalnya ke medan tempur, dengan konsekuensi serius bagi industri militernya sendiri. Banyak fasilitas produksi, galangan, dan pusat riset berada di bawah ancaman serangan atau harus direlokasi.

Sebelum konflik, Ukraina dikenal sebagai salah satu pewaris utama kompleks industri militer Uni Soviet. Negara ini memiliki kapasitas industri antariksa yang lengkap, termasuk pengembangan roket peluncur dan mesin roket yang menjadi tulang punggung banyak program luar angkasa internasional.
Perusahaan-perusahaan Ukraina memasok komponen vital untuk industri antariksa global. Amerika Serikat dan negara Barat lainnya selama bertahun-tahun membeli mesin roket dan teknologi pendukung buatan Ukraina, sebuah pengakuan terhadap mutu industri strategis negara tersebut.

Namun perang memukul keras sektor ini. Jalur pasok terputus, tenaga ahli terserap ke sektor militer darurat, dan fasilitas produksi menjadi sasaran risiko tinggi. Program antariksa yang dulu menjadi kebanggaan nasional kini praktis berhenti atau berjalan sangat terbatas.

Di sektor maritim, kemunduran serupa terjadi. Ukraina pernah memiliki armada kapal selam, warisan langsung dari era Soviet. Kini, kemampuan tersebut tidak lagi ada, baik secara operasional maupun industri pendukungnya.

Lebih jauh ke belakang, Ukraina pada masa Soviet mampu membangun kapal induk raksasa. Galangan di Mykolaiv pernah memproduksi kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Soviet. Hari ini, kemampuan itu tinggal catatan sejarah, tergerus oleh perubahan geopolitik dan konflik berkepanjangan.

Pola ini bukan monopoli Ukraina. Serbia mengalami nasib serupa setelah runtuhnya Yugoslavia. Pada masa federasi Yugoslavia, industri pertahanan negara itu tergolong maju, mampu memproduksi pesawat tempur, kendaraan lapis baja, hingga sistem rudal secara mandiri.

Perang Balkan, sanksi internasional, dan fragmentasi politik memukul industri tersebut. Serbia modern masih mempertahankan sebagian kapasitas pertahanan, tetapi jauh dari skala dan kompleksitas era Yugoslavia.

Irak juga mencerminkan kisah yang sama. Pada dekade 1980-an, Baghdad memiliki ambisi teknologi tinggi, termasuk program antariksa dan upaya meluncurkan satelit sendiri. Konflik beruntun, dari perang Iran–Irak hingga invasi AS, menghancurkan fondasi tersebut.

Sanksi internasional dan kehancuran infrastruktur membuat program-program strategis Irak berhenti total. Industri pertahanan yang dulu berkembang pesat berubah menjadi bayang-bayang masa lalu.
Suriah memberikan contoh lain. Negara ini pernah memiliki kapal selam dan armada laut yang relatif signifikan di kawasan Mediterania Timur. Perang saudara yang berkepanjangan menggerus kemampuan tersebut hingga nyaris lenyap.

Libya mengalami nasib tak jauh berbeda. Di era Muammar Gaddafi, Tripoli memiliki kapal selam dan angkatan bersenjata yang cukup modern untuk ukuran Afrika Utara. Setelah konflik dan intervensi asing, struktur militer Libya terfragmentasi dan kehilangan kapasitas strategisnya.

Yaman menambah daftar panjang negara yang kehilangan kemampuan militernya akibat konflik. Di masa lalu, Yaman mampu memproduksi kapal tempur kecil dan mengelola industri perawatan militer dasar secara mandiri.

Perang berkepanjangan menghancurkan kemampuan itu. Fasilitas rusak, tenaga teknis tercerai-berai, dan fokus bergeser dari pembangunan ke sekadar bertahan hidup. Kapasitas produksi kini hampir sepenuhnya lenyap.
Somalia bahkan lebih ekstrem. Negara ini pernah memiliki angkatan udara yang berfungsi penuh pada era negara kuat. Runtuhnya pemerintahan pusat dan konflik berkepanjangan membuat seluruh kemampuan itu tinggal kenangan.

Kesamaan dari semua kasus ini adalah satu: perang memutus rantai regenerasi teknologi. Ketika insinyur, teknisi, dan ilmuwan pergi atau terbunuh, kemampuan tidak mudah dibangun kembali meski konflik berakhir.

Industri militer tidak hanya soal senjata, tetapi soal ekosistem pengetahuan, pendidikan, dan stabilitas politik. Sekali ekosistem itu runtuh, pemulihannya memakan waktu puluhan tahun.
Dari Ukraina hingga Yaman, sejarah menunjukkan bahwa konflik bukan hanya mengubah peta politik, tetapi juga menghapus capaian strategis yang dibangun lintas generasi.

Bagi negara-negara yang masih bergulat dengan perang, pelajaran ini menjadi peringatan keras. Setiap tahun konflik berarti satu langkah lebih jauh dari kemampuan mandiri, dan satu langkah lebih dekat pada ketergantungan permanen.

Friday, 2 January 2026

Masa Depan Pulau dan Bandara Yaman

Pemerintah Yaman kembali berada di persimpangan sejarah setelah keputusan penarikan pasukan Uni Emirat Arab dari sejumlah wilayah strategis. Langkah ini memicu harapan baru tentang kemungkinan pulihnya kedaulatan negara atas pelabuhan, bandara, dan pulau-pulau vital yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali langsung Sana’a versi pemerintah resmi.

Keputusan Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Rashad al-Alimi tersebut menandai babak baru dalam dinamika konflik Yaman. Untuk pertama kalinya sejak intervensi koalisi, muncul sinyal tegas untuk mengakhiri kehadiran militer asing yang memiliki pengaruh langsung terhadap infrastruktur kunci negara.

Selama bertahun-tahun, Abu Dhabi dikenal telah menanamkan investasi militer besar di Yaman. Pangkalan, fasilitas logistik, hingga sistem komunikasi canggih dibangun di titik-titik strategis yang menguasai jalur laut internasional dan simpul ekonomi nasional.

Jaringan pengaruh tersebut membentang luas dari Bab al-Mandab hingga Al-Mahra, meliputi Laut Merah, Teluk Aden, Laut Arab, hingga Samudra Hindia. Secara geopolitik, wilayah ini bukan hanya penting bagi Yaman, tetapi juga bagi perdagangan global dan keamanan maritim internasional.

Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Aden, Mocha, Mukalla, Balhaf, dan Al-Dhabba tidak lagi sekadar pintu perdagangan. Dalam praktiknya, fasilitas ini bertransformasi menjadi pusat kendali keamanan, logistik militer, dan bahkan alat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Yaman.

Bandara-bandara strategis mengalami nasib serupa. Meski sebagian dibuka kembali untuk penerbangan sipil terbatas, fungsi militernya tetap dominan. Bandara Riyan di Mukalla, misalnya, selama bertahun-tahun menjadi simbol paling nyata dari terbatasnya kedaulatan negara di wilayahnya sendiri.

Pulau-pulau Yaman menjadi inti dari strategi regional UEA. Socotra, Abd al-Kuri, dan Mayyun bukan hanya aset geografis, melainkan kunci pengawasan jalur pelayaran dunia. Kehadiran militer asing di pulau-pulau ini membuat pemerintah Yaman praktis kehilangan kontrol atas salah satu kartu strategis terpentingnya.

Keputusan penarikan pasukan kini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar akhir dari dominasi asing, atau sekadar perubahan bentuk pengaruh. Banyak pengamat menilai, penarikan fisik pasukan belum tentu diikuti oleh pengembalian kendali penuh kepada negara.

Di daratan, fasilitas gas Balhaf menjadi ujian paling krusial. Selama bertahun-tahun, fasilitas ekspor LNG ini lumpuh akibat digunakan sebagai pangkalan militer. Jika benar-benar dikembalikan ke pengelolaan sipil, Balhaf bisa menjadi motor kebangkitan ekonomi Yaman.

Indikasi awal penarikan pasukan dari Balhaf dan beberapa pangkalan di Shabwa memberi sinyal positif. Namun, keberadaan pasukan lokal yang dibentuk, dilatih, dan didukung oleh UEA tetap menjadi faktor penentu arah perkembangan selanjutnya.

Kondisi serupa terlihat di pesisir Hadramaut dan sekitarnya. Kendali formal mungkin berpindah tangan, tetapi struktur komando, loyalitas, dan jaringan logistik pasukan lokal belum tentu langsung berada di bawah otoritas pemerintah pusat.

Bandara Ataq dan Mocha mencerminkan dilema ini. Meski dinyatakan sebagai fasilitas sipil-militer, pengaruh aktor non-negara masih terasa kuat, baik dalam pengamanan maupun pengelolaan operasional.

Bagi pemerintah Yaman, tantangan utama bukan hanya mengambil alih gedung dan landasan pacu, tetapi membangun kapasitas institusional untuk mengelolanya. Tanpa itu, kekosongan kekuasaan justru berpotensi melahirkan aktor baru yang mengulang siklus lama.

Penarikan UEA juga berdampak pada peta politik internal. Kelompok-kelompok lokal yang selama ini bergantung pada dukungan Abu Dhabi kini harus menentukan arah baru, apakah berintegrasi dengan negara atau mempertahankan otonomi de facto.

Secara regional, langkah ini mengubah keseimbangan kekuatan di selatan Yaman. Saudi Arabia, sebagai aktor utama koalisi, kini menghadapi pilihan antara memperkuat negara Yaman atau membiarkan fragmentasi berlanjut dalam bentuk baru.

Dari sudut pandang ekonomi, kembalinya pelabuhan dan bandara ke tangan pemerintah berpotensi membuka kembali arus perdagangan, investasi, dan pendapatan negara. Namun, potensi ini hanya bisa terwujud jika stabilitas keamanan benar-benar terjamin.

Sejumlah analis memperingatkan bahwa reposisi militer tanpa solusi politik komprehensif hanya akan menciptakan ilusi kedaulatan. Infrastruktur mungkin kembali, tetapi keputusan strategis tetap berada di luar kendali negara.

Masyarakat Yaman sendiri memandang perkembangan ini dengan campuran harapan dan skeptisisme. Pengalaman masa lalu membuat banyak pihak menunggu bukti nyata di lapangan, bukan sekadar pengumuman resmi.

Dalam konteks konflik yang belum berakhir, pemulihan kedaulatan bersifat bertahap dan rapuh. Setiap pelabuhan atau bandara yang kembali ke pangkuan negara akan diuji oleh realitas keamanan dan politik lokal.

Pada akhirnya, masa depan kedaulatan Yaman tidak ditentukan oleh penarikan satu pihak saja. Ia bergantung pada kemampuan pemerintah membangun institusi, menyatukan otoritas militer, dan mengelola aset strategis secara transparan.

Jika langkah ini berhasil, Yaman bisa memulai fase baru pemulihan negara. Namun jika gagal, penarikan pasukan asing hanya akan menjadi episode lain dalam konflik panjang yang terus menunda lahirnya kedaulatan sejati.