Dorongan agar militer yang berada di bawah komando Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman masuk ke Aden kian menguat dalam beberapa hari terakhir, seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa kota pelabuhan strategis itu, bersama Abyan dan Lahj, perlahan dipersepsikan sebagai wilayah de facto milik Dewan Transisi Selatan (STC). Isu ini kembali membuka perdebatan lama tentang kedaulatan negara dan batas pengaruh aktor bersenjata non-negara di selatan Yaman.
Bagi kalangan pendukung PLC, kehadiran militer nasional di Aden dipandang sebagai langkah simbolik sekaligus praktis untuk menegaskan bahwa ibu kota sementara pemerintah Yaman tidak berada di bawah kontrol satu faksi politik tertentu. Tanpa langkah tegas, status Aden dikhawatirkan semakin kabur di mata publik domestik maupun internasional.
Kekhawatiran serupa juga mencuat terkait Abyan dan Lahj, dua provinsi yang secara geografis mengapit Aden dan selama ini menjadi jalur vital pergerakan pasukan. Jika ketiganya dianggap sebagai satu blok kekuasaan STC, maka ruang gerak pemerintah pusat di selatan akan semakin menyempit.
Dalam konteks ini, Presiden Rashad Al-Alimi dilaporkan telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Gubernur Abyan dan Shabwa agar tidak mengizinkan pasukan STC melintasi wilayah mereka untuk melancarkan operasi menuju Hadramaut. Perintah tersebut dipahami sebagai upaya mencegah eskalasi konflik horizontal antarkekuatan yang secara nominal sama-sama berada di kubu anti-Houthi.
Langkah presiden itu sekaligus mencerminkan kekhawatiran PLC terhadap potensi bentrokan terbuka jika STC terus melakukan ekspansi militer ke wilayah yang sensitif secara politik dan ekonomi. Hadramaut, dengan sumber daya energi dan posisi geografisnya, dipandang terlalu strategis untuk dijadikan ajang uji kekuatan.
Sikap keras juga ditunjukkan Kementerian Dalam Negeri Yaman yang menyatakan aparat keamanan akan menghalau pergerakan persenjataan berat dari Aden. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat berupaya menutup ruang mobilisasi militer sepihak yang dapat mengganggu keseimbangan rapuh di selatan.
Di tengah ketegangan itu, banyak pengamat memperingatkan bahwa jika STC tidak dilucuti atau setidaknya dikendalikan persenjataannya, potensi kembalinya perang berskala luas akan semakin dekat. Fragmentasi militer dianggap sebagai salah satu akar utama kegagalan stabilisasi pascaperang.
Laporan dari Provinsi Shabwa memperkuat kekhawatiran tersebut. Sumber-sumber militer menyebutkan bahwa pasukan STC yang didukung Uni Emirat Arab tengah melakukan penataan ulang posisi di wilayah itu, bersiap menghadapi kemungkinan masuknya kekuatan lain ke Shabwa.
Menurut sumber yang sama, sebagian pasukan STC sebelumnya ditarik dari Hadramaut, sementara unit lain yang datang dari Aden, Lahj, dan Dhale dikabarkan sedang mengonsolidasikan kekuatan. Pergerakan ini dinilai sebagai sinyal kesiapsiagaan menghadapi skenario konfrontasi.
Penguatan posisi STC dilaporkan terjadi di sejumlah titik strategis, termasuk Distrik Arma, Al-Uqla, serta Kamp Harad yang selama ini menjadi basis penting pasukan STC. Lokasi-lokasi tersebut memiliki nilai taktis karena dekat dengan jalur logistik dan wilayah kaya sumber daya.
Sumber lokal juga melaporkan penarikan kendaraan lapis baja dan senjata berat dari Kamp Marra, yang kemudian diserahkan kepada pasukan STC yang datang dari luar Shabwa. Langkah ini memunculkan spekulasi adanya persiapan tempur berskala lebih besar.
Selain itu, beredar laporan tentang pemindahan persenjataan artileri dan kendaraan lapis baja dari beberapa brigade Pasukan Pertahanan Shabwa. Senjata-senjata tersebut disebut diserahkan kepada unit pendatang, sebagai antisipasi jika terjadi penolakan dari komandan lokal untuk bertempur melawan Pasukan Perisai Nasional yang diperkirakan bergerak menuju Shabwa.
Pasukan Pertahanan Shabwa yang berada di bawah STC diketahui terdiri dari sembilan brigade tempur. Menariknya, tiga brigade di antaranya dipimpin dan diisi personel dari luar Shabwa, sebuah fakta yang kerap memicu ketegangan dengan komunitas lokal.
Dari sisi kemampuan militer, pasukan ini tidak bisa dipandang remeh. Mereka dilengkapi senjata berat, kendaraan lapis baja, hingga peluncur roket, menjadikannya salah satu kekuatan paling signifikan di selatan Yaman.
Dalam beberapa pekan terakhir, Uni Emirat Arab dilaporkan telah memasok sejumlah besar kendaraan tempur, panser, dan ratusan unit kendaraan militer kepada pasukan STC. Pengiriman ini terjadi tak lama sebelum STC meningkatkan aktivitas militernya di Hadramaut dan Mahra.
Pasukan STC juga didorong untuk menyebar di wilayah gurun Shabwa bagian barat serta di sekitar ladang-ladang minyak. Penempatan ini menambah dimensi ekonomi pada konflik, karena menyangkut kontrol atas sumber pendapatan vital.
Situasi ini membuat dorongan agar militer di bawah PLC masuk ke Aden semakin menguat. Bagi sebagian kalangan, langkah tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kekuatan dan mencegah satu pihak mendikte realitas politik di lapangan.
Namun, langkah itu juga mengandung risiko. Kehadiran pasukan PLC di Aden berpotensi memicu bentrokan langsung dengan STC jika tidak dibarengi mekanisme de-eskalasi yang jelas dan dukungan regional yang solid.
Di tengah ketidakpastian ini, masa depan selatan Yaman kembali berada di persimpangan. Tanpa kesepakatan jelas tentang integrasi militer dan pembagian kewenangan, bayang-bayang konflik baru terus menghantui.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya adalah apakah PLC mampu menegaskan otoritas negara tanpa mendorong Yaman kembali ke siklus perang internal. Dinamika di Aden, Abyan, Lahj, dan Shabwa akan menjadi penentu arah stabilitas Yaman dalam waktu dekat.
0 comments:
Post a Comment