Dorongan agar militer di bawah komando Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman masuk ke Aden semakin kuat, namun di kalangan pengambil kebijakan muncul kesadaran bahwa merebut kendali penuh dari Dewan Transisi Selatan (STC) bukanlah skenario yang mudah diwujudkan dalam waktu dekat. Karena itu, sebagian kalangan mulai mengusulkan opsi antara, yakni penataan kekuasaan melalui sistem zonasi di dalam kota Aden.
Dalam skema ini, Aden tidak harus sepenuhnya direbut kembali oleh PLC, tetapi dibagi ke dalam wilayah-wilayah penguasaan yang jelas. STC hanya diperbolehkan hadir dan mengelola zona tertentu, sementara PLC dan institusi negara menguasai zona lain, terutama kawasan pemerintahan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas strategis nasional.
Pendekatan zonasi dipandang sebagai cara pragmatis untuk mencegah bentrokan langsung berskala besar di tengah kota. Dengan batas-batas yang disepakati, masing-masing pihak diharapkan menahan diri dan tidak melampaui wilayah pengaruhnya, sehingga stabilitas relatif bisa dipertahankan meski konflik politik belum terselesaikan.
Namun, opsi ini bukan tanpa risiko. Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa zonasi justru dapat mengukuhkan fragmentasi kekuasaan dan melemahkan simbol kedaulatan negara. Aden berpotensi berubah menjadi kota dengan otoritas ganda, di mana hukum, keamanan, dan administrasi berjalan berbeda tergantung siapa yang menguasai zona tertentu.
Sejarah memberikan contoh yang mengkhawatirkan. Kota Beirut pada masa perang saudara Lebanon dan Berlin semasa Perang Dingin menunjukkan bahwa pembagian kota berdasarkan faksi atau kekuatan politik dapat berlangsung lama dan menciptakan luka sosial yang mendalam. Dalam skenario terburuk, Aden bisa terjebak dalam situasi serupa, terbelah secara de facto meski secara formal tetap satu kota.
Di luar wacana zonasi, dorongan agar militer PLC hadir di Aden juga bertujuan mencegah agar Aden, Abyan, dan Lahj tidak dipersepsikan sebagai wilayah de facto milik STC. Tanpa kehadiran simbolik dan nyata negara, posisi PLC di selatan Yaman akan terus tergerus.
Kekhawatiran itu mendorong Presiden Rashad Al-Alimi mengeluarkan instruksi kepada Gubernur Abyan dan Shabwa agar tidak mengizinkan pasukan STC melintasi wilayah mereka untuk menyerang Hadramaut. Langkah ini dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak militer STC sekaligus mencegah eskalasi konflik ke wilayah timur.
Instruksi presiden tersebut dipahami sebagai sinyal bahwa PLC berupaya mengendalikan konflik melalui jalur administratif dan politik, bukan hanya kekuatan senjata. Hadramaut dipandang sebagai garis merah karena signifikansinya secara ekonomi dan demografis.
Kementerian Dalam Negeri Yaman juga mengambil posisi tegas dengan menyatakan aparatnya akan menghalau setiap pergerakan persenjataan berat dari Aden. Pernyataan ini memperkuat pesan bahwa negara tidak akan membiarkan mobilisasi militer sepihak yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan.
Meski demikian, pernyataan politik dan keamanan ini belum sepenuhnya meredam kekhawatiran di lapangan. Banyak analis menilai bahwa selama STC tetap memegang persenjataan berat di luar kendali negara, potensi kembalinya konflik bersenjata akan selalu terbuka.
Situasi di Provinsi Shabwa menjadi salah satu indikator paling jelas dari ketegangan tersebut. Sumber-sumber militer melaporkan bahwa pasukan STC yang didukung Uni Emirat Arab tengah melakukan penataan ulang posisi di wilayah itu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan konfrontasi.
Sebagian pasukan STC dilaporkan ditarik dari Hadramaut, sementara unit lain yang datang dari Aden, Lahj, dan Dhaleh kembali mengonsolidasikan kekuatan mereka di Shabwa. Pergerakan ini dinilai sebagai langkah defensif sekaligus persiapan menghadapi skenario terburuk.
Penguatan juga terjadi di sejumlah lokasi strategis seperti Distrik Arma, Al-Uqla, dan Kamp Harad. Titik-titik ini memiliki arti penting karena berada dekat jalur logistik dan kawasan energi.
Laporan lokal menyebutkan adanya penarikan kendaraan lapis baja dan senjata berat dari Kamp Marra, yang kemudian diserahkan kepada pasukan STC yang datang dari luar Shabwa. Langkah ini menimbulkan spekulasi tentang kesiapan menghadapi pertempuran skala lebih besar.
Selain itu, beberapa laporan menyebutkan pemindahan persenjataan artileri dan kendaraan lapis baja dari sejumlah brigade Pasukan Pertahanan Shabwa. Senjata-senjata ini diduga dialihkan kepada pasukan pendatang untuk mengantisipasi penolakan unit lokal terlibat konflik baru.
Pasukan Pertahanan Shabwa sendiri terdiri dari sembilan brigade tempur, dengan tiga brigade di antaranya dipimpin oleh komandan dan personel dari luar provinsi. Struktur ini kerap menjadi sumber ketegangan dengan masyarakat setempat.
Dari sisi kapabilitas, pasukan STC di Shabwa memiliki senjata berat, kendaraan lapis baja, hingga peluncur roket, menjadikannya kekuatan yang sulit diabaikan dalam perhitungan militer.
Uni Emirat Arab dilaporkan telah memasok ratusan kendaraan tempur dan lapis baja kepada pasukan STC, terutama menjelang peningkatan aktivitas militer di Hadramaut dan Mahra. Dukungan ini menambah dimensi regional dalam konflik internal Yaman.
Penyebaran pasukan STC ke wilayah gurun Shabwa bagian barat dan sekitar ladang minyak memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berkaitan erat dengan kontrol sumber daya ekonomi.
Dalam konteks ini, wacana zonasi di Aden kembali mencuat sebagai solusi sementara untuk mencegah ledakan konflik. Namun, solusi ini hanya akan efektif jika disertai kesepakatan politik yang lebih luas dan jaminan regional.
Tanpa itu, zonasi justru berisiko mengabadikan pembelahan kekuasaan dan mempercepat fragmentasi negara. Aden bisa menjadi simbol kegagalan konsolidasi pascaperang, bukan jembatan menuju stabilitas.
Pada akhirnya, pilihan yang dihadapi PLC bukanlah antara zonasi atau konfrontasi semata, melainkan bagaimana menegaskan kembali otoritas negara tanpa menjerumuskan selatan Yaman ke dalam perang baru. Aden kini menjadi cermin masa depan Yaman itu sendiri.
0 comments:
Post a Comment