Gubernur Shabwa, Awadh bin Al-Wazir Al-Awlaqi, kembali menegaskan perannya sebagai pusat kendali keamanan di provinsi kaya energi tersebut, di tengah dinamika penarikan sebagian pasukan Dewan Transisi Selatan yang didukung Uni Emirat Arab dari wilayah barat Shabwa.
Laporan lapangan menyebutkan adanya penarikan unit-unit tertentu STC dari kawasan Arma di Shabwa bagian barat. Perkembangan ini dipandang sebagai sinyal berubahnya peta kekuatan keamanan di provinsi yang selama dua tahun terakhir relatif stabil.
Seiring dengan itu, beredar informasi bahwa pasukan Dir‘ al-Watan atau Perisai Nasional bersiap memasuki Shabwa. Kehadiran pasukan ini dipahami sebagai bagian dari penguatan otoritas negara di bawah Pemerintah Republik Yaman dan Dewan Kepemimpinan Presiden.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Awadh Al-Wazir bergerak cepat dengan mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh unit keamanan, militer, dan pos pemeriksaan di Shabwa untuk meningkatkan pengawasan wilayah.
Dalam arahannya, gubernur memerintahkan pelarangan total terhadap perlintasan barang hasil penjarahan. Ia juga menekankan agar Shabwa tidak dijadikan koridor aman bagi pelaku kriminal, penjarah, maupun kelompok bersenjata yang melarikan diri dari wilayah konflik lain.
Langkah ini dinilai penting mengingat posisi geografis Shabwa yang menghubungkan Yaman selatan, timur, dan tengah. Tanpa pengendalian ketat, provinsi ini berpotensi menjadi jalur transit ilegal yang mengancam stabilitas regional.
Gubernur Shabwa juga memimpin langsung rapat Komite Keamanan Provinsi. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi stabilitas Shabwa dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh pasukan resmi yang bertugas di wilayah itu.
Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun kekuatan bersenjata yang diperbolehkan masuk ke Shabwa tanpa koordinasi dan persetujuan resmi dari otoritas provinsi. Pernyataan ini dimaknai sebagai penegasan supremasi pemerintahan sipil atas aparat keamanan.
Menurut keterangan resmi, seluruh unit militer dan keamanan di Shabwa berada langsung di bawah komando dan arahan gubernur. Struktur komando terpadu ini disebut menjadi kunci keberhasilan Shabwa menjaga stabilitas dibandingkan sejumlah provinsi selatan lainnya.
Dalam rangka memperkuat koordinasi lapangan, Gubernur Awadh Al-Wazir juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Pasukan Al-Amaliqa Al-Janubiya atau Brigade Raksasa Selatan yang ditempatkan di Shabwa.
Dalam pertemuan itu, gubernur menegaskan bahwa tugas utama Pasukan Al-Amaliqa adalah menghadapi kelompok Houthi dan mengamankan batas-batas administratif Shabwa, bukan terlibat dalam konflik politik internal di wilayah selatan.
Penegasan tersebut dianggap penting untuk menjaga fokus operasi militer agar tidak menyimpang dari mandat nasional dalam menghadapi ancaman Houthi yang masih aktif di beberapa front.
Pendekatan Awadh Al-Wazir dinilai mengombinasikan ketegasan keamanan dengan pengelolaan politik lokal. Ia berupaya mencegah benturan antar-kekuatan bersenjata dengan menempatkan seluruh aktivitas keamanan di bawah payung hukum negara.
Sejumlah pengamat menilai Shabwa kini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai pengendali keamanan efektif, meski berada di tengah persaingan pengaruh antara pemerintah pusat, STC, dan aktor regional.
Stabilitas Shabwa juga tak lepas dari dukungan kabilah-kabilah utama yang memiliki hubungan historis dengan gubernur. Dukungan sosial ini memperkuat legitimasi kebijakan keamanan yang diterapkan.
Dengan berkurangnya kehadiran milisi separatis di beberapa titik, ruang gerak pemerintah daerah untuk mengonsolidasikan aparat keamanan semakin terbuka. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga netralitas pasukan di lapangan.
Masuknya pasukan Dir‘ al-Watan, jika terealisasi, diperkirakan akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk menghindari gesekan dengan pasukan yang sudah ada.
Gubernur Shabwa menegaskan bahwa stabilitas provinsi adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh kepentingan politik apa pun. Setiap upaya mengacaukan keamanan akan ditindak sesuai hukum.
Dalam konteks nasional, langkah-langkah ini sejalan dengan strategi Dewan Kepemimpinan Presiden untuk memulihkan otoritas negara di provinsi-provinsi selatan dan timur Yaman.
Shabwa, dengan kendali keamanan yang terpusat di tangan gubernur, kini diposisikan sebagai benteng stabilitas dan contoh keberhasilan tata kelola keamanan di tengah konflik Yaman yang belum usai.
0 comments:
Post a Comment