Rekonstruksi Suriah kembali menjadi sorotan seiring perubahan peta kendali di sejumlah wilayah strategis, terutama di Aleppo. Pemerintah Suriah dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan kembali negara tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang menyertainya, karena stabilitas jangka panjang bergantung pada keduanya berjalan paralel.
Selama bertahun-tahun, konflik Suriah menciptakan fragmentasi wilayah dan kekuasaan. Setiap perubahan kendali militer otomatis membawa konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi yang harus ditangani pemerintah pusat jika ingin memastikan rekonstruksi tidak berhenti pada sekadar pembangunan fisik.
Penguasaan kembali kantong-kantong yang sebelumnya dikuasai Pasukan Demokratik Suriah atau SDF di Aleppo, khususnya Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya, menambah beban baru bagi Damaskus. Wilayah ini bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi juga ruang hidup ratusan ribu warga sipil.
Perkiraan penduduk di dua kantong tersebut mencapai sekitar 400 ribu jiwa. Angka ini setara dengan populasi kota-kota utama di timur laut Suriah seperti Qamishli atau Raqqa, yang selama ini dikenal sebagai pusat administrasi dan ekonomi wilayah SDF.
Artinya, pemerintah Suriah tidak hanya mewarisi wilayah, tetapi juga tanggung jawab besar untuk layanan publik. Penyediaan listrik, air, perumahan, kesehatan, dan pendidikan di Aleppo utara kini menjadi agenda mendesak yang membutuhkan sumber daya besar.
Video analisis dari kanal YouTube AlHadath menggambarkan situasi militer yang berubah cepat. Dalam video tersebut, seorang pakar menyebut SDF mengalami kekalahan telak di Aleppo, mematahkan narasi perlawanan kuat yang selama ini dibangun kelompok tersebut.
Kekalahan di Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya disebut sebagai pukulan serius terhadap citra SDF. Klaim tentang “perlawanan legendaris” dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga kelompok itu dijuluki sebagai “macan kertas”.
Namun, berakhirnya kendali SDF di wilayah tersebut tidak otomatis menyederhanakan situasi. Justru, pemerintah Suriah kini harus mengelola wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar sistem administrasi negara.
Pakar dalam video AlHadath juga menyoroti potensi eskalasi di Deir Hafer, wilayah strategis di timur Aleppo. Daerah ini penting karena menjadi simpul infrastruktur vital, termasuk pembangkit listrik dan jaringan air yang menopang Aleppo dan sekitarnya.
Jika konflik meluas ke Deir Hafer, maka beban rekonstruksi Suriah akan semakin berat. Kerusakan infrastruktur tambahan akan memperpanjang waktu pemulihan dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung negara.
Isu lain yang mencuat adalah tudingan aliansi taktis antara SDF dan Iran. Disebutkan bahwa penggunaan drone buatan Iran untuk menyerang infrastruktur di Aleppo menunjukkan adanya kerja sama tertentu, meski klaim ini masih menjadi perdebatan.
Terlepas dari itu, kerusakan infrastruktur akibat serangan drone atau pertempuran darat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah setelah wilayah kembali dikuasai. Rekonstruksi fisik tidak bisa menunggu hingga semua persoalan politik selesai.
Namun, pengalaman konflik Suriah menunjukkan bahwa membangun tanpa penyelesaian politik hanya akan menghasilkan stabilitas semu. Rekonstruksi harus dibarengi dengan rekonsiliasi, penataan administrasi, dan integrasi sosial.
Penduduk di wilayah-wilayah seperti Sheikh Maqsoud dan Al-Ashrafiya disebut telah mengalami penderitaan berlapis. Mereka berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain, mulai dari negara, ISIS, hingga milisi lokal, tanpa kepastian masa depan.
Kondisi ini menuntut pendekatan politik yang sensitif. Pemerintah Suriah perlu memastikan bahwa integrasi wilayah bekas SDF tidak menimbulkan ketegangan baru dengan masyarakat lokal, terutama komunitas Kurdi dan Arab.
Rekonstruksi Aleppo pascakonflik juga menjadi ujian bagi legitimasi negara. Keberhasilan menyediakan layanan dasar dan keamanan akan memperkuat posisi Damaskus, baik di mata rakyat maupun komunitas internasional.
Sebaliknya, kegagalan mengelola wilayah yang baru dikuasai bisa memicu ketidakpuasan dan membuka ruang bagi konflik laten. Inilah mengapa isu politik tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan.
Suriah kini menghadapi dilema klasik negara pascaperang. Di satu sisi, kebutuhan rekonstruksi sangat mendesak. Di sisi lain, sumber daya terbatas dan sanksi internasional masih membayangi.
Penguasaan kembali wilayah SDF di Aleppo menandai babak baru konflik, sekaligus fase baru rekonstruksi. Beban yang bertambah ini memaksa pemerintah Suriah untuk menyusun prioritas yang lebih realistis dan inklusif.
Ke depan, keberhasilan rekonstruksi Suriah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Damaskus mengelola keseimbangan antara keamanan, politik, dan pembangunan. Tanpa itu, perubahan peta militer hanya akan menjadi jeda singkat dalam konflik panjang.
0 comments:
Post a Comment