Pemerintah Yaman kembali berada di persimpangan sejarah setelah keputusan penarikan pasukan Uni Emirat Arab dari sejumlah wilayah strategis. Langkah ini memicu harapan baru tentang kemungkinan pulihnya kedaulatan negara atas pelabuhan, bandara, dan pulau-pulau vital yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali langsung Sana’a versi pemerintah resmi.
Keputusan Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Rashad al-Alimi tersebut menandai babak baru dalam dinamika konflik Yaman. Untuk pertama kalinya sejak intervensi koalisi, muncul sinyal tegas untuk mengakhiri kehadiran militer asing yang memiliki pengaruh langsung terhadap infrastruktur kunci negara.
Selama bertahun-tahun, Abu Dhabi dikenal telah menanamkan investasi militer besar di Yaman. Pangkalan, fasilitas logistik, hingga sistem komunikasi canggih dibangun di titik-titik strategis yang menguasai jalur laut internasional dan simpul ekonomi nasional.
Jaringan pengaruh tersebut membentang luas dari Bab al-Mandab hingga Al-Mahra, meliputi Laut Merah, Teluk Aden, Laut Arab, hingga Samudra Hindia. Secara geopolitik, wilayah ini bukan hanya penting bagi Yaman, tetapi juga bagi perdagangan global dan keamanan maritim internasional.
Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Aden, Mocha, Mukalla, Balhaf, dan Al-Dhabba tidak lagi sekadar pintu perdagangan. Dalam praktiknya, fasilitas ini bertransformasi menjadi pusat kendali keamanan, logistik militer, dan bahkan alat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Yaman.
Bandara-bandara strategis mengalami nasib serupa. Meski sebagian dibuka kembali untuk penerbangan sipil terbatas, fungsi militernya tetap dominan. Bandara Riyan di Mukalla, misalnya, selama bertahun-tahun menjadi simbol paling nyata dari terbatasnya kedaulatan negara di wilayahnya sendiri.
Pulau-pulau Yaman menjadi inti dari strategi regional UEA. Socotra, Abd al-Kuri, dan Mayyun bukan hanya aset geografis, melainkan kunci pengawasan jalur pelayaran dunia. Kehadiran militer asing di pulau-pulau ini membuat pemerintah Yaman praktis kehilangan kontrol atas salah satu kartu strategis terpentingnya.
Keputusan penarikan pasukan kini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar akhir dari dominasi asing, atau sekadar perubahan bentuk pengaruh. Banyak pengamat menilai, penarikan fisik pasukan belum tentu diikuti oleh pengembalian kendali penuh kepada negara.
Di daratan, fasilitas gas Balhaf menjadi ujian paling krusial. Selama bertahun-tahun, fasilitas ekspor LNG ini lumpuh akibat digunakan sebagai pangkalan militer. Jika benar-benar dikembalikan ke pengelolaan sipil, Balhaf bisa menjadi motor kebangkitan ekonomi Yaman.
Indikasi awal penarikan pasukan dari Balhaf dan beberapa pangkalan di Shabwa memberi sinyal positif. Namun, keberadaan pasukan lokal yang dibentuk, dilatih, dan didukung oleh UEA tetap menjadi faktor penentu arah perkembangan selanjutnya.
Kondisi serupa terlihat di pesisir Hadramaut dan sekitarnya. Kendali formal mungkin berpindah tangan, tetapi struktur komando, loyalitas, dan jaringan logistik pasukan lokal belum tentu langsung berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Bandara Ataq dan Mocha mencerminkan dilema ini. Meski dinyatakan sebagai fasilitas sipil-militer, pengaruh aktor non-negara masih terasa kuat, baik dalam pengamanan maupun pengelolaan operasional.
Bagi pemerintah Yaman, tantangan utama bukan hanya mengambil alih gedung dan landasan pacu, tetapi membangun kapasitas institusional untuk mengelolanya. Tanpa itu, kekosongan kekuasaan justru berpotensi melahirkan aktor baru yang mengulang siklus lama.
Penarikan UEA juga berdampak pada peta politik internal. Kelompok-kelompok lokal yang selama ini bergantung pada dukungan Abu Dhabi kini harus menentukan arah baru, apakah berintegrasi dengan negara atau mempertahankan otonomi de facto.
Secara regional, langkah ini mengubah keseimbangan kekuatan di selatan Yaman. Saudi Arabia, sebagai aktor utama koalisi, kini menghadapi pilihan antara memperkuat negara Yaman atau membiarkan fragmentasi berlanjut dalam bentuk baru.
Dari sudut pandang ekonomi, kembalinya pelabuhan dan bandara ke tangan pemerintah berpotensi membuka kembali arus perdagangan, investasi, dan pendapatan negara. Namun, potensi ini hanya bisa terwujud jika stabilitas keamanan benar-benar terjamin.
Sejumlah analis memperingatkan bahwa reposisi militer tanpa solusi politik komprehensif hanya akan menciptakan ilusi kedaulatan. Infrastruktur mungkin kembali, tetapi keputusan strategis tetap berada di luar kendali negara.
Masyarakat Yaman sendiri memandang perkembangan ini dengan campuran harapan dan skeptisisme. Pengalaman masa lalu membuat banyak pihak menunggu bukti nyata di lapangan, bukan sekadar pengumuman resmi.
Dalam konteks konflik yang belum berakhir, pemulihan kedaulatan bersifat bertahap dan rapuh. Setiap pelabuhan atau bandara yang kembali ke pangkuan negara akan diuji oleh realitas keamanan dan politik lokal.
Pada akhirnya, masa depan kedaulatan Yaman tidak ditentukan oleh penarikan satu pihak saja. Ia bergantung pada kemampuan pemerintah membangun institusi, menyatukan otoritas militer, dan mengelola aset strategis secara transparan.
Jika langkah ini berhasil, Yaman bisa memulai fase baru pemulihan negara. Namun jika gagal, penarikan pasukan asing hanya akan menjadi episode lain dalam konflik panjang yang terus menunda lahirnya kedaulatan sejati.
0 comments:
Post a Comment