Pembubaran Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC) memunculkan pertanyaan besar terkait nasib aset yang selama ini dikuasai kelompok tersebut. Selama hampir satu dekade, STC beroperasi layaknya negara dalam negara di wilayah selatan Yaman, dengan struktur pemerintahan, anggaran tahunan, sistem keuangan, hingga entitas bisnis sendiri.
Dalam konteks hukum negara, pembubaran sebuah entitas politik bersenjata seperti STC tidak hanya berdampak pada struktur militernya, tetapi juga pada seluruh aset yang berada di bawah kendalinya. Pemerintah Yaman dihadapkan pada tugas kompleks untuk memilah mana aset yang sah milik negara dan mana yang diperoleh melalui mekanisme ilegal atau penyalahgunaan kekuasaan.
Aset tidak bergerak menjadi isu pertama yang relatif jelas. Gedung perkantoran, markas, lahan, dan fasilitas umum yang sebelumnya merupakan milik negara Yaman, namun digunakan atau dikuasai STC, seharusnya kembali disita dan dikelola oleh pemerintah pusat. Penguasaan aset negara tanpa dasar hukum dianggap batal demi hukum setelah pembubaran organisasi tersebut.
Kantor-kantor pemerintahan di Aden dan wilayah selatan lain yang selama ini dijadikan basis administrasi STC pada dasarnya adalah properti negara. Dalam kerangka rekonsiliasi nasional, aset-aset ini dapat dialihkan kembali untuk mendukung layanan publik, termasuk administrasi sipil dan keamanan resmi.
Persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika menyangkut aset bergerak. Uang tunai, simpanan perbankan, emas, dan aset likuid lain yang dikuasai STC memerlukan proses audit dan penelusuran hukum yang mendalam. Aset semacam ini tidak memiliki identitas fisik tetap, sehingga rawan dipindahkan atau disembunyikan.
Selama bertahun-tahun, STC diketahui memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari berbagai pos, mulai dari dukungan eksternal, pendapatan pelabuhan, pajak lokal, hingga aktivitas perusahaan yang berafiliasi dengan struktur dewan tersebut. Semua aliran dana ini kini menjadi objek penyelidikan negara.
Laporan mendesak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Yaman, dan Kejaksaan Umum menyoroti keberadaan dana besar di sejumlah rekening perbankan. Informasi tersebut menyebut adanya simpanan sekitar 100 miliar rial Yaman yang terkait dengan apa yang disebut sebagai komite ekonomi STC.
Dana tersebut dilaporkan tersimpan di Bank Al-Qutaibi dan Bank Al-Yusri, dua lembaga keuangan yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan struktur keuangan STC. Keberadaan dana sebesar itu memperkuat anggapan bahwa STC telah menjalankan sistem fiskal paralel di luar kendali negara.
Jika terbukti dana tersebut berasal dari pendapatan publik atau aset negara, maka secara hukum wajib disita dan dikembalikan ke Bank Sentral Yaman. Prinsip dasarnya adalah bahwa tidak satu pun kelompok non-negara berhak menguasai keuangan publik.
Seruan untuk segera membekukan dan menyita seluruh rekening terkait STC menjadi semakin keras. Pemerintah diminta bertindak cepat untuk mencegah pengalihan dana ke luar negeri atau ke jaringan keuangan informal yang sulit dilacak.
Audit terhadap kepemilikan Bank Al-Qutaibi juga menjadi sorotan penting. Jika bank tersebut terbukti menjadi instrumen pengelolaan dana ilegal, maka negara berhak mengambil alih asetnya atau setidaknya menempatkannya di bawah pengawasan ketat.
Kasus Bank Al-Yusri bahkan dinilai lebih sensitif karena disebut-sebut terkait langsung dengan tokoh utama STC, Aidrous Al-Zubaidi. Penelusuran kepemilikan, sumber modal, dan aliran dana bank tersebut menjadi krusial dalam upaya pemulihan keuangan negara.
Kejaksaan Umum Yaman memiliki peran sentral dalam proses ini. Tanpa langkah hukum yang tegas, pembubaran STC berisiko menjadi simbolis semata, sementara aset-aset strategis tetap berada di tangan jaringan lama.
Nilai 100 miliar rial Yaman yang disebut dalam laporan tersebut bukan angka kecil. Dana sebesar itu dinilai cukup untuk membayar gaji pegawai negeri selama enam bulan, sebuah kebutuhan mendesak di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan Yaman.
Bagi masyarakat, isu aset STC bukan sekadar persoalan politik, tetapi menyangkut hak dasar mereka atas pelayanan negara. Dana publik yang selama ini hilang dari sistem resmi berpotensi menghidupkan kembali roda pemerintahan dan ekonomi.
Pengembalian aset STC juga menjadi ujian keseriusan pemerintah Yaman dalam menegakkan kedaulatan negara. Selama bertahun-tahun, keberadaan entitas paralel seperti STC melemahkan otoritas pusat dan menciptakan preseden berbahaya.
Di sisi lain, proses ini harus dilakukan dengan kehati-hatian hukum agar tidak memicu kekacauan baru. Penyitaan aset harus berbasis bukti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Langkah cepat namun terukur diperlukan untuk memastikan bahwa pembubaran STC benar-benar diikuti oleh pemulihan aset negara. Keterlambatan hanya akan memberi ruang bagi praktik penghilangan jejak keuangan.
Kasus STC menunjukkan bagaimana konflik berkepanjangan melahirkan struktur ekonomi bayangan. Mengakhiri konflik tidak cukup dengan pembubaran militer, tetapi juga harus menyentuh akar finansialnya.
Bagi Yaman, penanganan aset STC adalah momentum penting untuk menata ulang negara pascakonflik. Keberhasilan atau kegagalan langkah ini akan menentukan arah reformasi institusional ke depan.
Pada akhirnya, aset yang dikuasai STC bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan milik rakyat Yaman. Mengembalikannya ke negara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga langkah moral untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
0 comments:
Post a Comment