Perkembangan terbaru konflik di Aleppo utara menunjukkan dinamika keamanan yang semakin kompleks, terutama di lingkungan Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh. Bentrokan antara pasukan pemerintah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) meningkat tajam, memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari rumah mereka dalam beberapa hari terakhir. Operasi militer tersebut merupakan eskalasi signifikan setelah upaya negosiasi sebelumnya stagnan dan kesepakatan integrasi militer dari Maret 2025 belum terealisasi sepenuhnya.
Gubernur Aleppo Azzam al‑Gharib, yang dilantik pada akhir 2024 sebagai bagian dari pemerintahan transisi Suriah dan dikenal sebagai tokoh militer‑politisi, memainkan peran sentral dalam respons pemerintah terhadap konflik ini. Dalam beberapa pernyataan publik via media sosial, Gharib mengklaim bahwa sejumlah besar anggota SDF di Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh telah defect atau melarikan diri, membuka peluang bagi pasukan keamanan Suriah untuk mengamankan wilayah tersebut.
Di sisi lain, Gharib juga terlibat dalam berbagai upaya stabilisasi sosial dan administrasi di Aleppo di luar garis depan militer. Ia terlibat dalam program pembagian kota menjadi lima sektor administratif untuk mempercepat pelayanan publik dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga sipil.
Dalam menghadapi krisis kemanusiaan akibat pengungsian massal, Gharib juga melakukan kunjungan ke pusat‑pusat pengungsian untuk meninjau kondisi warga terdampak dan layanan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya mencakup aspek logistik dan sosial di tengah konflik.
Namun, gaya komunikasi Gharib cenderung lebih tertutup dan teknis. Ia menggunakan pernyataan di platform seperti X (sebelumnya Twitter) untuk menyampaikan informasi perkembangan militer, tetapi kurang tampil dalam pidato televisi langsung yang mengarah ke publik luas. Analis melihat pendekatan ini lebih fokus pada operasi di lapangan dan koordinasi internal daripada mobilisasi opini publik.
Sebagai bagian dari respons gubernur terhadap ketidakstabilan, Gharib secara aktif mengimbau warga untuk berhati‑hati di tengah mortir dan shelling yang tak pandang bulu, serta meminta masyarakat menjauhi area berbahaya demi keselamatan mereka.
Sementara itu, di Hadramaut (Yaman), gaya kepemimpinan Gubernur Salem al‑Khanbashi menunjukkan sikap yang lebih langsung dan politis terhadap ancaman keamanan internal. Ia secara terbuka menyampaikan ultimatum kepada Dewan Transisi Selatan (STC) untuk menarik pasukannya dari provinsi timur atau menghadapi konfrontasi militer, menjadikan pernyataannya sebagai headline televisi dan media sosial.
Pidato Khanbashi di stasiun televisi pemerintah Al‑Ekhbariya mencerminkan strategi komunikasi agresif yang dirancang tidak hanya untuk menekan STC, tetapi juga untuk menggalang dukungan publik dan legitimasi nasional serta regional dalam upaya mempertahankan kedaulatan provinsi.
Keputusan pemerintah Yaman bahkan memberikan mandat penuh kepada Khanbashi sebagai komandan pasukan “Homeland Shield” di Hadramaut, sedikit banyak menunjukkan kepercayaan pusat terhadap gaya kepemimpinannya yang tegas dan responsif.
Tantangan di Hadramaut sendiri tidak sederhana. Meskipun ada beberapa penarikan pasukan STC dari area tertentu seperti bandara Al‑Mukalla dan Dhabba, pasukan besar tetap berada di Wadi Hadramout dan Shibam, menunjukkan kompleksitas konflik yang harus dihadapi Khanbashi secara langsung.
Perbedaan antara kedua gubernur ini terlihat kontras dalam cara mereka menghadapi isu mereka masing‑masing. Gharib di Aleppo lebih fokus pada operasi militer teknis dan stabilisasi administrasi sambil mencoba menjaga komunikasi terbatas kepada publik, sedangkan Khanbashi memilih pendekatan lebih politis dan kampanye media langsung untuk menekan lawan serta mendapatkan dukungan publik.
Situasi di Aleppo dipengaruhi oleh sensitivitas etnis dan perjanjian militer yang rumit, sehingga gaya kepemimpinan Gharib lebih hati‑hati dan terkoordinasi dengan struktur keamanan nasional yang lebih besar. Hal ini mencerminkan tantangan unik yang tidak hanya militer tetapi juga sosial dan politik.
Sebaliknya, Hadramaut menghadapi tantangan langsung terhadap kedaulatan wilayah dari kelompok bersenjata yang memiliki dukungan eksternal, sehingga pidato publik tegas Khanbashi menjadi bagian tak terpisahkan dari tekanan politik yang ia lakukan.
Dalam konteks crisis communication, Gharib mungkin memilih strategi yang lebih berhati‑hati karena konflik Aleppo melibatkan populasi besar yang rentan, sehingga pernyataan terbuka yang terlalu keras bisa menimbulkan kepanikan atau salah tafsir.
Sementara itu, Khanbashi tampak menggunakan retorika kuat sebagai alat untuk mempertegas otoritas pemerintahan pusat atas wilayah yang diperebutkan, sebuah pendekatan yang biasa digunakan ketika stabilitas negara secara langsung dipertaruhkan.
Tantangan logistik juga berbeda. Gharib harus menangani dampak pengungsian massal yang mencapai puluhan bahkan ratus ribu jiwa dari konflik di Aleppo utara, menciptakan krisis kemanusiaan yang perlu penanganan sistemik.
Khanbashi di Hadramaut harus menyeimbangkan antara ancaman keamanan dan pengelolaan sumber daya alam strategis, terutama di wilayah yang kaya minyak, di tengah tekanan politik dari aktor regional.
Perbedaan gaya ini juga mencerminkan konteks politik yang berbeda: Aleppo berada di negara yang baru keluar dari perang panjang dan sedang mencoba membangun ulang institusinya, sedangkan Hadramaut menghadapi konflik internal yang berkaitan erat dengan fragmentasi nasional.
Kritikus mengatakan pendekatan Gharib tampak kurang “hadir secara publik” dibandingkan Khanbashi, tetapi pendukungnya menilai bahwa fokus Gharib pada stabilitas lapangan menunjukkan prioritas pragmatis di tengah krisis kompleks.
Sebaliknya, penggunaan pidato televisi oleh Khanbashi dinilai efektif dalam menyatukan sentimen nasional dan mengirim sinyal kuat kepada STC dan aktor lain bahwa pemerintah tidak akan mundur.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam krisis bukan satu ukuran yang sama untuk semua. Gaya yang lebih langsung dan publik bisa efektif di satu konteks, sementara pendekatan yang lebih teknis dan terkoordinasi dengan struktur luas lebih cocok di konteks lain.
Akhirnya, kedua gubernur menghadapi tantangan besar masing‑masing: Gharib di tengah konflik perkotaan yang rumit dan krisis kemanusiaan, dan Khanbashi dalam mempertahankan kedaulatan wilayah di tengah tekanan kelompok bersenjata. Pilihan gaya mereka mencerminkan kebutuhan strategis serta konteks politik dan sosial provinsi mereka.
0 comments:
Post a Comment