Pergantian Menteri Pertahanan Yaman kembali memicu perhatian luas di tengah situasi politik dan keamanan yang rapuh. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Mohammed Al-Daeri diperkirakan akan beralih kepada perwira asal Hadramaut, Mayor Jenderal (Purn.) Pilot Fayez Mansour Al-Tamimi, sosok yang dikenal dengan julukan Abu Walid. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah penting yang menandai meningkatnya peran figur-figur Hadrami dalam lingkaran pengambilan keputusan nasional. Al-Daeri dianggap tokoh yang dekat dengan STC dan beberapa bulan lalu menghadiri parade 'tentara selatan' di Aden.
Ucapan selamat pun mengalir dari berbagai kalangan, khususnya dari Hadramaut, yang selama ini merasa kontribusinya kerap terpinggirkan. Al-Tamimi disebut sebagai figur profesional dengan rekam jejak militer yang panjang, sekaligus simbol “hak politik” yang lama dinanti oleh masyarakat Hadramaut di tingkat pusat. Pemerintah berharap kehadirannya dapat memperkuat institusi pertahanan di tengah fragmentasi kekuatan bersenjata.
Namun, pergantian Menhan ini terjadi bersamaan dengan mencuatnya kembali isu lama yang sangat sensitif, yakni dugaan aliran anggaran negara dalam jumlah besar kepada Dewan Transisi Selatan (STC) yang dipimpin Aidrous Al-Zubaidi. Isu ini kembali ramai setelah kesaksian dan pernyataan terbuka sejumlah jurnalis dan tokoh politik Yaman.
Disebutkan bahwa hanya sebulan setelah Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) dibentuk, Aidrous Al-Zubaidi mengajukan syarat keras agar pemerintah bisa beroperasi dari Aden. Syarat itu adalah pencairan dana sebesar 10 miliar riyal Yaman setiap bulan untuk operasional STC. Dalam kondisi ekonomi yang sudah tercekik, tuntutan tersebut menjadi tekanan politik yang sangat berat.
Kala itu, ekspor minyak terhenti dan kas negara berada pada titik kritis. Namun, menurut berbagai kesaksian, tuntutan tersebut tetap dipaksakan dengan ancaman bahwa tanpa dana itu, baik pemerintah maupun kepemimpinan presiden tidak akan bisa bekerja dari Aden. Dalih yang digunakan adalah “biaya operasional” STC, meski tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Tak lama berselang, dana tersebut benar-benar dicairkan melalui Kementerian Keuangan dengan pos anggaran yang disebut “mengambang”. Dana itu, menurut sumber-sumber yang mengungkap kasus ini, diambil langsung dari bank-bank negara dan kemudian dipindahkan ke bank-bank komersial swasta.
Dampaknya cepat terasa dan sangat merusak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, gaji sektor-sektor sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian mulai tersendat bahkan terhenti. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pegawai negeri sipil dialihkan demi menutup kewajiban pembayaran kepada STC.
Pada masa Perdana Menteri Maeen Abdulmalik, pencairan pertama dilakukan. Ketika ia digantikan oleh Ahmed Awad bin Mubarak, situasi ini disebut sempat ditolak. Namun, menurut kesaksian yang beredar, penolakan itu tidak bertahan lama karena adanya tekanan dan ancaman politik.
Situasi serupa berlanjut pada masa Perdana Menteri Salem bin Breik. Meski disebut berulang kali mencoba menunda dan bahkan mengancam mundur, praktik pencairan dana tersebut tetap berjalan. Sejak saat itu, krisis keterlambatan gaji pegawai sipil semakin kronis dan meluas.
Sejumlah jurnalis Yaman mengaku mengetahui praktik ini namun tidak berani bersuara karena tekanan politik dan keamanan. Publik hanya melihat gejala di permukaan berupa terhentinya gaji, tanpa mengetahui bahwa sumber masalahnya berada di tingkat elite kekuasaan.
Pengungkapan terbaru dari jurnalis ekonomi Wadih Al-Foudai memperinci skema anggaran tersebut. STC disebut menerima 7 miliar riyal untuk logistik dan 2,5 hingga 3,5 miliar riyal untuk bahan bakar, sehingga totalnya mencapai sekitar 10,5 miliar riyal per bulan.
Ketika Arab Saudi menghentikan pembayaran gaji kepada STC, muncul “bantuan khusus” senilai 7 miliar riyal, yang membuat total dana melonjak hingga 17,5 miliar riyal. Setelah Uni Emirat Arab mengambil alih pembayaran gaji STC, angka tersebut kembali turun ke kisaran 10,5 miliar riyal per bulan.
Angka 10 miliar riyal Yaman dianggap jumlah yang sangat besar bagi negara yang ekonominya nyaris runtuh. Fakta ini semakin memperkuat kemarahan publik terhadap elite politik bersenjata.
Ketua Parlemen Yaman, Ahmed bin Daghar, ikut bersuara dengan nada reflektif dan emosional. Ia menyerukan agar pelarian Aidrous Al-Zubaidi ke Abu Dhabi menjadi penutup bab konflik di selatan, sekaligus awal bagi kembalinya akal sehat dan supremasi hukum.
Bin Daghar menegaskan bahwa kekerasan dan politik kekuatan tidak pernah membawa selain penderitaan bagi rakyat. Menurutnya, apa yang terjadi di selatan pada dasarnya adalah konflik antar saudara yang berubah menjadi pertumpahan darah karena ambisi dan salah perhitungan.
Ia juga menekankan peran Arab Saudi yang berhasil menghentikan pertumpahan darah, seraya mengakui bahwa stabilitas yang ada saat ini bukanlah hasil kedewasaan internal semata. Aden, katanya, kini berbeda dengan kehadiran pasukan seperti Al-Amaliqa dan Dir’ Al-Watan yang dipandang sebagai perisai negara.
Dalam konteks inilah, Fayez Al-Tamimi sebagai calon Menteri Pertahanan memperoleh makna yang lebih luas. Tantangan yang dihadapinya bukan hanya soal restrukturisasi militer, tetapi juga mengembalikan disiplin anggaran dan supremasi negara atas kelompok bersenjata.
Publik Yaman kini menanti apakah era baru di Kementerian Pertahanan akan diiringi keberanian politik untuk menghentikan kebocoran anggaran dan mengembalikannya kepada hak-hak dasar rakyat, terutama gaji sektor sipil. Luka akibat bertahun-tahun ketidakadilan masih membekas dalam.
Pergantian Menhan dan terbongkarnya skandal anggaran STC akhirnya memperlihatkan satu hal yang sama: krisis Yaman bukan semata krisis perang, melainkan krisis tata kelola dan keberanian elite. Di titik inilah masa depan negara kembali dipertaruhkan.
Catatan
Jika digunakan asumsi 1 dolar AS = 240 riyal Yaman, maka 10 miliar riyal Yaman setara sekitar 41,7 juta dolar AS. Angka ini diperoleh dengan membagi total riyal dengan nilai tukar dolar, sehingga 10.000.000.000 riyal dibagi 240 menghasilkan kurang lebih 41,7 juta dolar. Bila dana sebesar ini dibayarkan secara rutin setiap bulan, maka dalam satu tahun nilainya dapat menembus sekitar 500 juta dolar AS, jumlah yang sangat besar untuk negara dengan ekonomi yang sedang runtuh dan pendapatan negara yang terbatas.
Selanjutnya, jika 500 juta dolar AS dikonversi ke rupiah dengan kurs rata-rata Rp16.000 per dolar, maka nilainya mencapai sekitar Rp8 triliun. Bahkan dengan kurs yang lebih rendah atau lebih tinggi sekalipun, kisarannya tetap berada di level Rp7–8 triliun per tahun. Perbandingan ini memperlihatkan betapa masifnya nilai anggaran tersebut jika dilihat dalam konteks Asia Tenggara, terlebih bila disandingkan dengan kondisi Yaman yang mengalami krisis fiskal, keterlambatan gaji pegawai sipil, dan ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal.
0 comments:
Post a Comment