Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman, Dr. Rashad Al-Alimi, hari ini (Rabu) menginstruksikan pengambilan seluruh langkah yang diperlukan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di Provinsi Shabwa, serta mengamankan fasilitas-fasilitas vital dan infrastruktur, sebagai pelaksanaan keputusan kedaulatan presiden. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepentingan warga, melindungi aset negara, serta mencegah segala upaya yang dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman umum atau menghambat layanan publik.
Al-Alimi menyampaikan hal tersebut dalam percakapan telepon dengan Gubernur Shabwa, Awadh Mohammed bin Al-Wazir, yang memaparkan kondisi keamanan dan pelayanan secara menyeluruh, tingkat kesiapan otoritas setempat dalam menjamin stabilitas provinsi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi fasilitas negara dan kepentingan umum masyarakat, sekaligus menangkal potensi ancaman.
Komitmen negara Yaman terhadap kewajibannya
Al-Alimi menegaskan komitmen negara untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional dan hukumnya, melalui koordinasi dengan seluruh institusi keamanan dan militer, guna memenuhi kebutuhan warga, khususnya pada fase krusial yang menuntut tingkat tanggung jawab dan disiplin tertinggi.
Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial itu juga memuji peran terhormat masyarakat Provinsi Shabwa dan sikap nasional mereka yang konsisten mendukung negara dan lembaga-lembaga sahnya di berbagai tahap. Ia menyatakan keyakinannya terhadap tingginya kesadaran masyarakat serta kerja sama tulus mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas provinsi, serta kontribusi aktif dalam proses pemulihan institusi negara dan pembangunan masa depan yang diharapkan.
Aliansi Suku-Suku Shabwa
Di sisi lain, Aliansi Putra dan Suku-Suku Shabwa yang dipimpin Ali bin Doushal Al-Nassi memuji peran persaudaraan dan kepemimpinan Aliansi Pendukung Legitimasi yang dipimpin Kerajaan Arab Saudi. Aliansi tersebut dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan eskalasi dan mencegah wilayah-wilayah vital terjerumus ke dalam kekacauan, sekaligus mewujudkan keadilan bagi masyarakat wilayah selatan dan timur serta menjaga keamanan kawasan sekitar, melalui kembalinya konsensus nasional.
Aliansi itu menyatakan kecaman terhadap setiap pergerakan militer yang tidak diperhitungkan dampaknya dan menargetkan masyarakat serta suku-suku Hadramaut, karena dinilai sebagai ancaman nyata terhadap perdamaian sosial di wilayah timur. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah semacam itu tidak melayani tujuan yang adil.
Aliansi Suku-Suku Shabwa juga menolak pengerahan pasukan dari luar Provinsi Hadramaut dan Al-Mahrah, serta menyerukan agar suara akal sehat dan kebijaksanaan dikedepankan dan konflik tidak dipindahkan ke Hadramaut dan Al-Mahrah.
Penolakan terhadap kekacauan dan kekerasan
Aliansi tersebut menyatakan solidaritas penuh dengan masyarakat dan suku-suku Hadramaut terhadap setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan mereka, serta menegaskan penolakan tegas terhadap segala hal yang mengganggu stabilitas dan ketenteraman umum di Hadramaut. Mereka juga menyatakan keprihatinan atas perkembangan yang terjadi di Provinsi Hadramaut dan Al-Mahrah.
Aliansi menegaskan dukungan penuh terhadap keputusan pimpinan sah yang diwakili Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial dan keputusan Dewan Pertahanan Nasional, serta keputusan Kerajaan Arab Saudi dalam melindungi warga sipil di provinsi-provinsi timur dan mengembalikan pasukan yang dikerahkan ke wilayah tersebut ke barak-barak mereka. Aliansi menekankan bahwa solusi berkelanjutan harus dimulai dengan pemberdayaan masyarakat wilayah timur untuk mengelola provinsi mereka sendiri, menyingkirkannya dari konflik, melalui penarikan seluruh pasukan dari luar daerah dan penyerahan kendali keamanan serta administrasi kepada putra-putri setempat.
0 comments:
Post a Comment